2016 Belum S1, Guru Jadi TU

Tahun 2016 Belum S1, Mungkinkah Guru PNS Jadi TU? Pertanyaan tersebut saat ini ramai di kalangan guru-guru PNS. Guru adalah bambu runcing pendidikan. Semakin runcing kemampuan seorang guru maka diasumsikan semakin baik pula kualitas dunia pendidikan. Begitu pula sebaliknya, guru yang tumpul dianggap kurang berkompeten dalam menjalankan tugas sebagai guru.

Salah satu indikator kualitas guru dilihat dari jenjang pendidikannya. Guru yang belum S-1 dianggap kurang bermutu dan mumpuni untuk menjadi pendidik. Apalagi saat ini duania sudah semakin luas. Wawasan anak pun semakin maju sehingga guru mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dunia anak. Hal ini dimaksudkan agar guru mampu memberikan batasan dan memberikan arahan yang tepat. Tanpa kemampuan mengikuti perkembangan, seorang guru akan stagnan di tempat.

Sesuai Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit, guru yang masih diploma II diwajibkan melanjutkan pendidikan kesetaraan S-1. Tanpa itu guru tidak berhak menerima sertifikasi bahkan “tiidak berhak mengajar”. Pasalnya, terhitung Januari 2016 guru yang belum S-1 akan diturunkan menjadi staf kantor atau tata usaha (TU). Kebijakan ini tentu menuai pro kontra.

Pro

Sebagai tonggak keberhasiilan pendidikan, guru memang dituntut sempurna. Apalagi profesi guru berhubungan langsung dengan peserta didik. Ibaratnya, objek yang dihadapi guru adalah benda hidup bernyawa bukan benda mati layaknya lingkungan atau komputer. Maka guru harus sempurna dalam aspek personal, sosial, keprofesionalan, maupun secara pedagogik.

Melihat banyaknya fenomena kenakalan, tidak salah jika pemerintah menuntut kesempurnaan guru. Menilik beberapa kenakalan guru diantaranya adalah tidak berpenampilan rapi, tidak disiplin, melakukan tindakan kriminal, malas belajar komputer, dan acuh pada perkembangan iptek. Hal-hal itu tidak akan terjadi jika guru tersebut memiliki standar pendidikan yang cukup. Minimal guru tersebut terbuka wawasannya untuk mau belajar dan memperbaiki diri.

Kontra

Selain beberapa alasan disetujui kebijakan tersebut, ada juga beberapa alasan yang dinilai kurang ideal jika kebijakan ini direalisasikan: Pertama, kualitas SDM setiap daerah berbeda. Indonesia bukanlah kota, bukanlah desa tapi ada kota dan desa bahkan juga daerah-daerah terpencil. Maka situasi seperti ini tidak dapat disama ratakan. Jika guru yang belum S1 tidak diberi kesempatan mengajar sementara tidak ada SDM yang mau mengajar, apa jadinya pendidikan di daerah tersebut? Padahal tidak menutup mata masih banyak daerah yang membutuhkan guru-guru berhati ikhlas.

Kedua, S1 bukan jaminan seorang guru berkualitas. Banyak juga guru yang memiliki gelar S1 untuk sekadar formalitas karena tuntutan karir. Dengan mengikuti perkuliahan seadanya dan mengerjakan tugas sebisanya bahkan dikerjakan oleh orang lain, gelar S.Pd atau S.Pd.SD dengan mudah dapat diperoleh. Masih bisa dijadikan jaminankah gelar S1 itu?

Ketiga, menjadi staf TU bukanlah solusi. Guru yang setiap hari mengajar tidak dapat dengan mudah menjadi staf administrasi. Sebagai staf, guru tersebut juga belum tentu mampu melaksanakan tugas dengan baik karena tidak terbiasa memegang posisi tersebut. Sementara tanpa S1, guru dapat bekerja dengan baik.

Mana yang lebih baik? tentu setiap individu dapat memilihnya agar tahun 2016 guru bisa tetap menjadi guru dan TU adalah TU.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *