Angka Perceraian PNS Tinggi, Pengadilan Agama Depok Beri Penyuluhan

Bagi seorang anggota pegawai negeri sipil, pengajuan gugatan perceraian PNSterhadap pasangannya diatur secara hukum dalam Peraturan Pemerintah no 10/1983, dimana seorang anggota pegawai negeri sipil yang hendak mengajukan gugatan cerai harus mengajukan dan memperolah izin sah dari atasan tempat ia bertugas. Aturan ini secara tersirat mendidik para anggota pegawai negeri yang sepantasnya menjadi teladan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dinilai tidak baik di tengah masyarakat dan di mata agama, termasuk bercerai. Akan tetapi bila hal tersebut tidak dapat dihindari, maka prosedur yang sudah ada harus diikuti dengan tertib.Angka Perceraian PNS Tinggi

Penyebab tingginya angka perceraian PNS di Depok

Menurut data yang diterima oleh Pengadilan Agama kota Depok, terhitung hingga Juli 2015, rata-rata sebanyak 10 pasang suami istri anggota PNS mengajukan gugatan cerai, baik dari pihak PNS laki-laki maupun perempuan. Menurut sekretasi Pengadilan Agama kota Depok, alasan pengajuan gugatan cerai ialah karena factor intern yang sebagian besar datang dari pihak suami yang kedapatan memiliki “orang ketiga” dalam pernikahannya. Sehingga pihak istri mengajukan gugatan untuk bercerai Hal ini tentu merupakan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota PNS.

Baca Juga : Ini Syarat PNS yang ingin poligami

Langkah yang ditempuh Pengadilan Agama Depok

Sebagaimana tertera pada peraturan pemerintah no 10/1983 bahwa ketikaperceraian PNS harus terjadi, maka ia harus mengantongi izin dari atasan tempat ia berdinas. Apabila alasan yang diajukan dirasa tidak cukup kuat untuk mengajukan gugatan cerai, maka alasan tersebut akan dipertanyakan kembali kepada PNS tersebut. Pengadilan Agama sendiri telah melakukan upaya yang sesuai dengan prosedur, dimana bila ada pasangan suami istri yang mengajukan perceraian, maka pihak pengadilan agama harus mengadakan proses mediasi terhadap pasangan tersebut. Namun, hingga kini, dari 3000 pasang saja yang melakukan mediasi termasuk anggota PNS di dalamnya, hasilnya hanya sekitar 5 % saja yang dapat rukun dan bersatu kembali. Ini merupakan angka yang sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah angka kasus yang terjadi. Melihat tingginya angka rata-rata perceraian, yaitu 10 pasang suami istri tiap bulannya, pihak Pengadilan agama kota Depok melakukan penyuluhan terhadap rumah tangga, hal ini diharapkan dapat mengatasi tingginya angka perceraian PNS tersebut.

Selain penyuluhan dari pihak Pengadilan Agama tersebut, adanya langkah pencegahanpun sangat diperlukan. Akan tetapi, langkah pencegahan yang sebaiknya diambil untuk sama-sama mengatasi tingginya angka perceraian PNStersebut, harusnya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah kota Depok. Mengingat perceraian merupakan hal yang dipandang kurang baik di masyarakat dan sekaligus dimata agama khusus nya agama Islam. Apalagi ketika Perceraian PNS ini harus terjadi di tengah masyarakat, yang notabene anggota PNS haruslah menjadi teladan, panutan dan contaoh bagi warga sekitarnya, maka hal ini sangatlah disayangkan.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *