Apakah Presiden PNS?

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sederhana namun menggelitik. Tidak jarang kita sebagai orang tua dibuat malu dan bingung dengan pertanyaan anak-anak terkait pengetahuan umum yang ingin sekali mereka ketahui. Salah satu pertanyaan menggelitik itu adalah Apakah Presiden PNS?

Di Indonesia, Presiden menjabat dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan seperti ni disebut “jabatan politis”. Jadi, presiden bukanlah pegawai negeri sipil (PNS).  Presiden adalah seseorang yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi dengan masa jabatan tertentu. Berbeda dengan PNS yang memiliki batas usia pensiun 60 tahun.

Jika mengingat pada materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kita mengenal 3 lembaga negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun presiden sendiri menduduki jabatan eksekutif. Presiden merupakan salah satu bagian dari kelengkapan suatu negara. Tanpa adanya presiden, maka tidak lengkap pula suatu kesatuan disebut sebagai negara. Meskipun menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan tapi bukan berarti presiden menduduki pejabat negara dan pejabat pemerintahan. Betul, jika dikatakan presiden sebagai pejabat negara. Namun presiden bukanlah pejabat pemerintahan apalagi PNS.  Mengapa demikian?

Perlu kita ulas terlebih dahulu pengertian pejabat negara dan pejabat pemerintahan. Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara beserta pendukungnya. Lembaga negara sendiri masih dikategorikan menjadi 3 bagian. Pertama, lembaga negara yang menjalankan tugas secara langsung mengatasnamakan negara. Contoh, kepresidenan, DPR dan kehakiman. Kedua, lembaga negara menjalankan administrasi negara tidak bertindak atas nama negara. Ketiga, mebaga negara penunjang atau auxiliary agency.

Lalu, siapakah pejabat pemerintahan tersebut? Pejabat pemerintahan bisa disebut juga pejabat administrasi negara. Sebagai contoh adalah menteri dan aparatur pemerintah dalam lingkup lembaga eksekutif.

Sedangkan yang termasuk PNS sudah jelas dibahas dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 6 UU ASN menyebutkan yang termasuk Aparatur Sipil Negara adalah PNS dan PPPK.  Dalam ASN ada 3 tingkatan jabatan yang erlu untuk diketahui. Tiga jabatan itu adalah jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana. Jasi, apakah ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK termasuk pegawai pemerintahan? Ya, ASN adalah pejabat pemerintahan karena bertanggungjawab secara langsung kepada masyarakat atas pelayanan prima yang dilaksanakan sesuai tupoksi masing-masing pejabat.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *