APBD 2016 Terkuras untuk Gaji PNS

Implementasi UU No 23 tahun 2014 yang merupakanpengganti UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tampaknya menimbulkan dampak besar bagi Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) di lingkungan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 nantinya. Dari aturan tersebut diperkirakan APBD 2016 terkuras untuk gaji PNS, tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan tunjangan-tunjangan lainnya. Mengapa demikian?

Jika sebelumnya pengelolaan guru setingkat SMA di bawah dinas pendidikan kota/kabupaten, mulai 2016 nanti gaji dan tunjangan guru SMA menjadi beban provinsi. Adapun untuk jenjang SD dan SMP menjadi tanggungan pemerintah kota/kabupaten. Gaji dan tunjangan guru SMA tidak dapat dianggap kecil. Anggaran gaji, TPP, dan tunjangan yang harus dikeluarkan pemprov dapat dikatakan bombastis atau besar sekali untuk para guru. Apalagi di kalangan PNS Jawa Tengah.

Seperti yang dilansir dalam berita.suaramerdeka.com bahwa APBD Jateng 2015 senilai Rp 17.097 triliun digunakan untuk belanja pegawai sebanyak kurang lebih 16.055 orang. Besar nominalnya sekitar Rp 2.451 triliun. Untuk gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 1,03 triliun, dan pengeluaran untuk TPP Rp 1.168 triliun. Maka dari itu perlu pengkajian ulang atas kebijakan yang berlaku dalam UU tersebut. Mengingat tidak semua pemprov memiliki kemampuan yang sama dari segi pemasukan daerah, jumlah pegawai, dan kinerja SDM. Dikhawatirkan dengan diberlakukannya kebijakan ini justru pemprov akan merasa kerepotan sehingga PNS lah yang menjadi korbannya karena manajemen baru yang ada tidak berjalan dengan baik.

Hubungannya pengalihtanganan dari kewenangan kota/kabupaten menjadi wewenang provinsi berarti aka nada pengalihan kepemilikan aset sekolah. Pelepasan ini tidak bisa berlangsung dengan mudah, cepat, dan simpel. Karena sebelumnya SMA merupakan milik kota/kabupaten kemudian beralih menjadi milik provinsi, maka proses pelepasan dari bupati kepada gubernur. Padahal untuk melepas aset kabupaten/kota harus melalui persetujuan DPRD yang otomatis membutuhkan waktu lagi.

Jika benar kebijakan ini akan berlaku mulai 2016, seharusnya saat ini sudah ada proses pelepasan aset. Pasalnya, kalau aset belum dilepas dan diberikan ke provinsi maka provinsi tidak akan memberikan pendanaan. Mengingat secara tertulis aset masih menjadi milik pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, hendaknya kebijakan ini benar-benar dipikirkan secara matang. Jangan sampai guru-guru di kalangan Sekolah Menengah Atas dan sekolah itu sendiri menjadi “korban kebiijakan”.

Dimungkinkan pada tahun 2016 nanti guru PNS diminta untuk memilih antara sertifikasi atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini tentu sangat membingungkan bagi para guru. Setiap guru memiliki alasan yang berbeda terkait pemilihan sertifikasi atau TPP yang jumlahnya cukup besar di lingkungan provinsi Jawa Tengah. Selain pembahasan tentang gaji, komisi E provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan untuk persiapan melaksanakan ujian dalam dua sistem. Pertama, Paper Based Test atau tes tertulis. Kedua, Computer Based Test atau ujian on-line.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *