Besar Tunjangan Kinerja BNPP Perpres 119 Tahun 2015

Rekan-rekan PNS semua pasti ada belum mengenal lembaga pemerintah yang disebut dengan BNPP. BNPP atau Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan adalah sebuah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (Perpres 12 Tahun 2010). BNPP dipimpin oleh seorang kepala badan dan langsung bertanggungjawab kepada presiden langsung. Badan ini memilik tugas untuk menyelenggarakan 7 fungsi utama yang terkait dengan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan daerah perbatasan.

Ada kabar baik bagi rekan-rekan yang bekerja di Badan pengelola perbatasan ini, tepat pada tanggal 26 Oktober 2015 Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden nomor 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana termuat dalam lembaran negara nomor 239 tahun 2015. Tunjangan ini merupakan pemberian tunjangan kinerja untuk pertama kali setelah resmi dibentuk pada tahun 2012 dalam upaya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga ini.

Besar Tunjangan Kinerja BNPP

Berikut tabel lengkap sesuai dengan lampiran Peraturan presiden nomor 119 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan BNPP

tunjangan kinerja BNPP perpres 119 tahun 2015

No Kelas Jabatan Tunjangan Kinerja
1 17 19.360.000
2 16 14.131.000
3 15 10.315.000
4 14 7.529.000
5 13 6.023.000
6 12 4.819.000
7 11 3.855.000
8 10 3.352.000
9 9 2.915.000
10 8 2.535.000
11 7 2.304.000
12 6 2.095.000
13 5 1.904.000
14 4 1.814.000
15 3 1.727.000
16 2 1.645.000
17 1 1.563.000

Tunjangan tertinggi diberikan kepada pegawai di kelas jabatan 17 dengan nomminal tunjangan sebeesar hampir 19,4 juta sedangkan tunjangan kinerja paling rendah diberikan kepada pegawai yang menduduki kelas jabatan 1 dengan tunjangan kinerja sekitar 1,6 juta. Penentuan kelas jabatan ini sesuai dengan persetujuan Kementerian PAN-RB.

Pegawai yang berhak menerima tunjangan kinerja ini adalah pegawai yang memiliki jabatan di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan diterima secara bulanan. Berdasarkan pasal 5 Perpres 119 ini Pemberian tunjangan kinerja ini berlaku mulai bulan Januari 2015 jadi kemungkinan jika di bulan Desember sudah dibayarkan akan ada rapel tunjangan kinerja selama 12 bulan. Adapun pegawai yang tidak diberikan tunjangan kinerja diantaranya adalah pegawai yang:

  1. Tidak memiliki jabatan tertentu
  2. Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan
  3. Diberhentikan dari jabatan organik dan diberikan uang tunggu
  4. Pegawai diperbantukan/dipekerjakan di instansi di luar BNPP
  5. Pegawai pada BLU yang telah menerima remunerasi PP 23 Tahun 2005.

Bagi pegawai fungsional di lingkungan BNPP yang telah mendapatkan tunjangan profesi lebih tinggi dari tunjangan kinerjanya akan dibayarkan tunjangan profesinya saja. Namun demikian, apabila tunjangan fungsional lebih rendah dibandingkan dengan tunjangan kinerjanya akan dibayarkan tunjangan kinerja sebesar selisihnya. Selamat buat rekan-rekan di BNPP atas keluarnya tunjangan kinerjanya. Semoga tambahan pemasukan dari tunjangan kinerja ini bisa memotivasi untuk bekerja dan mengabdi lebih baik lagi kepada NKRI. Jika anda ingin mengunduh Peraturan Presiden nomor 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan kinerja BNPP silahkan unduh di sini.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *