Bolehkah PNS Mudik dengan Mobil Dinas?

Lebaran erat kaitannya dengan mudik ke kampung halaman. Tidak terlepas pula oleh PNS. Banyak pula PNS yang ikut meramaikan budaya mudik lebaran 2015. Bagi PNS dengan jumlah keluarga banyak, memilih kendaraan mudik adalah hal yang penting. Apalagi pada hari-hari terakhir menjelang lebaran seperti ini, memesan tiket kendaraan umum sangatlah susah. Jika tidak memiliki mobil pribadi akan sulit bagi PNS untuk membawa seluruh keluarga mudik ke kampung halaman. Maka dari itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Yuddy Chrisnandi) menyerahkan aturan penggunaan mobil dinas pada kepala daerah.

Pasalnya, setiap kepala daerah memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan untuk membolehkan atau melarang PNS di wilayahnya untuk menggunakan mobil dinas saat mudik. Sebagai contoh di DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama melarang PNS di Jakarta menggunakan mobil dinas untuk mudik. Hal ini sependapat dengan pernyataan Wakil Presiden Indonesia Bapak Jusuf Kalla untuk tidak menggunakan mudik mobil dinas. Mobil dinas tidak seharusnya digunakan untuk operasional kebutuhan pribadi. Sementara mobil yang melekat pada jabatan boleh dipakai

Kebijakan ini didukung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk memberikan otonomi bagi kepala daerah terkait penggunaan mobil dinas. Meskipun PNS diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk udik, namun isi pengarahan JK hendaknya tetap menjadi acuan pokok.

Penggunaan mobil dinas dalam fenomena “mudik 2015” memang menuai kontroversi hebat. Banyak pro dan kontra yang mengiringi kebijakan ini. Secara ideal, pengadaan mobil dinas ditujukan untuk melancarkan tugas. Di luar tugas pokok fungsinya sebagai pegawai, hendaknya pegawai tidak mempergunakan fasilitas negara berstandar mewah tersebut. Apalagi dalam fenomena mudik lebaran.

Mobil dinas merupakan bagian dari Barang Milik Negara (BMN). Sebelum dikaji lebih dalam, perlu pembaca ketahui pengertian pemanfaatan BMN. Pemanfaatan yang dimaksudkan adalah mendayagunakan barang milik negara atau daerah dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama, dan bangun serah guna.

Jadi, penggunaan mobil dinas sebagai alat transportasi mudik jelas di luar tugas pokok fungsi pegawai karena mudik tidak masuk ke dalam tupoksi. Sebagai pegawai yang tanggung jawab, pegawai dapat menggunakan jalur sewa BMN. Maksudnya, PNS menyewa mobil dinas dengan membayar atau tidak gratis. Uang sewa yang dibayar dimuka tersebut akan masuk ke dalam rekening kas umum negara atau daerah.

Hal ini tentu lebih bisa masuk nalar. Mobil dinas merupakan kendaraan yang dibeli menggunakan uang rakyat. Jika mobil dinas dapat digunakan pejabat mudik secara Cuma-Cuma tentu tidak adil. Sebagai milik bersama, jika pejabat diperbolehkan menggunakan mobil dinas seharusnya masyarakat umum pun diizinkan.

Mobil dinas dibeli menggunakan uang rakyat. Meskipun menjadi fasilitas jabatan. Tidak seharusnya PNS bebas menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi keluarganya. Nilai-nilai sosial antara PNS dan masyarakat perlu diperhatikan. Jangan sampai masyarakat memberikan penilaian buruk atas sikap PNS yang dianggap melakukan KKN.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *