Calon Guru PNS Wajib Mengajar di Pedalaman, Bijakkah?

Gagasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi calon guru PNS wajib mengajar di pedalaman dinilaii kurang bijak. Pasalnya melalui solusi tersebut, calon guru tidak bisa menjadi PNS tanpa mengikuti program sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM3T) dan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Meskipun tujuannya baik untuk memeratakan jumlah guru antara Jawa dan daerah luar Jawa, kondisi ini sulit diterima oleh banyak kalangan. Jika memang SM3T menjadi syarat “mutlak” banyak pihak menganggap hal ini hanya semakin mempersulit calon guru.

SM3T adalah program pemerintah sejak November 2011. Pemerintah mengirim ribuan sarjana muda di daerah-daerah terpencil seperti Aceh, NTT, Maluku, dan Papua. Proses ini pun melalui tshap seleksi. Tidak semua pendaftar diterima oleh penyelenggara. Setelah diterima, dalam waktu setahun mereka mengabdikan diri di daerah 3T. Sepulangnya dari sana peserta masih wajib mengikuti PPG selama 2 semester dan diasramakan. Secara financial peserta mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi meskipun belum menjadi pegawai mereka sudah dibayar.

Program yang belum tahu kapan akan mulai diterapkan ini telah mendapat dukungan penuh dari Muhammad Nasir (Menteri Ristekdikti). Menurutnya, melalui program SM3T, calon guru benar-benar diuji profesionalismenya. Tidak hanya matang dimateri tapi juga tangguh dalam menjalankan kinerja seperti bersedia menjemput siswa ke rumah-rumah.

Isyarat pola baru dalam rekruitmen guru ini mendapat tanggapan ketus oleh sebagian besar tenaga honorer dan wiyata bakti di sekolah-sekolah. Mereka merasa pemerintah hanya mempersulit. Nasib tenaga K2 yang sampai saat ini belum mendapat kejelasan saja belum tuntas. Mengapa harus ada persyaratan baru lagi. Apapun alasannya, keputusan mewajibkan SM3T bagi calon guru dinilai sangat tidak masuk akal.

Beberapa alasan dilontarkan oleh para pihak yang kontra dengan kebijakan perekrutan guru masa kerja menteri Anies Baswedan ini. Pertama, SM3T merupakan program terbatas sehingga tidak setiap orang bisa diterima. Dari sekian banyak pendaftar hanya sebagian yang lolos. Kalau semua calon guru harus ikut SM3T, maka harus menunggu tahun berikutnya. Itu pun kalau lolos seleksi. Kedua, sistem ini ssangat sulit dilaksankan oleh wiyata bakti yang sudah berkeluarga. Meninggalkan keluarga dalam jangka waktu 2 tahun untuk SM3T dan PPG bukanlah waktu yang cepat. Apalagi dilihat dari lokasi penempatan, sangatlah sulit untuk menjalin komunikasi untuk keluarga yang tinggal jauh. Ketiga, sistem CAT dinilai merupakan cara perekrutan yang sudah cukup memadai. Pasalnya melalui sistem ini calon guru teruji dalam penggunaan komputer. Tidak hanya itu, mereka juga harus belajar dalam waktu lama untuk menguasai berbagai materi yang akan diujikan. Jadi, kewajiban melaksanakan SM3T bagi calon guru dinilai hanya upaya pemerintah untuk mempersulit warganya yang benar-benar ingin menjadi guru. Bahkan sudah bertahun-tahun pula mengabdi tanpa upah yang memadai selama bertahun-tahun. Semoga pemerintah mau membuka mata.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *