Cara PNS Terhindar Dari Kebijakan Pensiun Dini

Pegawai Negeri Siipil (PNS) berkompetensi rendah harus siap “pensiun dini’. Pasalnya, mulai tahun 2016 pemerintah akan semakin sleektif dalam menilai kinerja para pegawai negeri. Hal ini merupakan sebagian dampak dari moratorium CPNS yang mulai diterapkan 2015. Salah satu penerapan moratorium adalah pemberian pensiun dini bagi PNS berkinerja rendah. Adapun tahap pertama akan dilaksanakn mulai 2016. Hal ini dikemukakan oleh Bambang Dayanto Sumardono asisten deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan pensiun dini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan 2016 dan berlangsung selama lima tahun hingga 2019. Menurut data yang dilansir dari jpnn.com, jumlah PNS yang pensiun 2014-2018 sebanyak 518.557 pegawai. Namun bukan berarti jumlah tersebut akan diisi begitu saja oleh formasi pegawai baru. Pengangkatan pegawai baru tetap melalui tahap sesuai kebutuhan pemerintah daerah dan kementerian

Pemerintah akan melaksanakan penghitungan ulang jumlah pegawai yang pensiun selama lima tahun ke depan. Penghitungan tersebut akan memperhatikan formasi jabatan PNS sehingga pemerintah tahu formasi apa yang lebih banyak untuk dibuka. Jika formasi pendidik dan tenaga kesehatan yang kosong berarti formasi yang dibuk abanyak. Namun jika yang paling banyak kosong maka formasinya juga sedikit.

Kebijakan pensiun dini bagi PNS berkompetensi rendah patut diapresiasi. Secara tidak langsung kebijakan ini dapat menyadarkan PNS untuk tidak acuh pada aturan. Selama ini banyak PNS kurang disiplin dan tidak peduli pada tupoksi. Mereka hanya masuk ke kantor dan bahkan pulang sebelum jam kerja usai. Tugas pokok justru diberikan pada tenaga honoreryang belum mendapatkan kejelasan kapan akan diangkat. Hal ini tentu menjadi kenyataan yang miris. Padahal PNS adalah sorotan masyarakat yang sudah tentu harus menjadi teladan. Jika yang emnjadi kenyataan demikian, posisi PNS di tengah publik akan direndahkan. Masyarakat menjadi tidak percaya dan tidak puas atas pelayanan PNS. Padahal kepuasan PNS harusnya terletak pada kepuasan masyarakat atas pelayanan prima.

Oleh karena itu, perlu adanya cara untuk menghindari diri dari kebijakan pensiun dini:

Pertama: PNS paham betul apa yang menjadi tugas pokok fungsi (tupoksi) yang dikerjakan sehai-hari. Menjadi kesalahan fatal jika seorang PNS tidak paham amanah yang diembannya.

Kedua: Meningkatkan disiplin PNS. Seperti yang telah disampaikan pemerintah bahwa PNS harus memperhatikan kedisiplinan kerja. PP No 53 tahun 2010 merupakan penegasan bahwa pemerintah akan menindak tegas abdi negara yang tidak seius dalam menjalankan tugas.

Ketiga: Tidak takut bertanya. Tidak dapat dipungkuri bahwa banyak PNS berusia lanjut yang kesulitan mengikuti berbagai kebijakan baru seperti penguasaan IT. Bagi PNS yang tidak paham tidak perlu gengsi untuk bertanya atau minta bantu pada yang lebih muda. Bertanya kepada yang muda bukan berate merendahkan diri. Justru ini merupakan wujud nyata kepedulian pegawai terhadap kualitas diri dalam menjalankan pekerjaan.

Tidak aka nada PNS yang pensiun dini jika mau seius berusahan meningkatkan kompetensi diri setiap saat.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *