Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Syarat Mengajukannya

Salah satu hak cuti yang diperoleh oleh seoranga AParatur Sipil Negara atau PNS adalah hak cuti di luar tanggaungan negara atau lebih familiar disebut CLTN. Sebenarnya ada banyak lagi mancam-macam cuti yang lain yang bisa anda baca di artikel cuti PNS. Bagi PNS yang adalam kondisi tertentu membutuhkan off dari kerjaan dalam kurun waktu yang lama, Cuti diLuar Tanggaungan Negara bisa jadi pilihan yang tepat. Misalnya:

1. PNS yang menjadi ibu rumah tangga tetapi ingin merawat anak yang sakit (tidak bisa ditinggalkan ke kantor) dalam waktu yang cukup lama.
2. Seorang PNS yang mengikuti SUami/Istri tugas belajar di Luar Negeri.
3. Seorang PNS yang sakit dan memerlukan pengobatan intensif dalam waktu yang lama.
4. dan lain-lain.

Dasar Hukum Cuti di Luar Tanggungan Negara

– Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (bac disini)
– Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
– Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 01/SE/1977

Definisi Cuti di Luar Tanggungan Negara

Secara resmi definisi CLTN tidak disebutkan dalam peraturan yang mengaturnya. Namun demikian, CLTN bisa diartikan cuti (off dari pekerjaan) bagi PNS dimana PNS tersebut sudah tidak menjadi tanggungan negara lagi seperti tidak lagi menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas yang melekat pada jabatan sebelum yang bersangkutan CLTN. Ketika telah ditetapkan keputusan CLTN PNS maka yang bersangkutan sudah tidak menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas ketika ia PNS.

Ketentuan CLTN

• Kepada PNS yang telah bekerja minimal 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjangan untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan syarat ada alasan-alasan penting untuk memperpanjangnya.
• Jika seorang PNS ingin mendapatkan CLTN, yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasan yang kuat.
• Pada prinsipnya Cuti di Luar Tanggungan Negara bukanlah hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pejabat berwenang juga akan mempertimbangakan banyak hal termasuk kepentingan dinas (instansi).
• Cuti di Luar Tanggungan Negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti tersebut sebagaimana dimaskud Pasa 2 ayat (1) PPP 24 tahun 1976 setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (sekarang BKN).
  berikut contoh surat keputusan CLTN:
  
  
  
  

  format surat keputusan CLTN

• Untuk mendapat persetujuan Kepala BKN, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti mengajukan permintaan persetujuan yang dikirimkan ke BKN.
• PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya, dan jabatan yang lowong dapat segera diisi.
• Selama CLTN PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima pengahsilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai mas kerja PNS.
• PNS yang telah menjalankan CLTN untuk paling lama 3 (tiga) tahun tetapi hendak memperpanjangny, maka ia harus mengajukan permintaan perpanjangan CLTN diserta alasan-alasan. Berikut contoh surat permintaan perpanjangan CLTN.
  

  format surat perpanjangan CLTN

• Permintaan perpanjangan CLTN harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum CLTN tersebut berakhir.
• Permintaan perpanjangan CLTN dapat dikabulkan dan dapat ditolak tergantung atas pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan CLTN.
• Perpanjangan CLTN diberikan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang memberikan CLTN setelah mendapat persetujuan dari BKN.
• PNS yang telah selesai menjalankan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi induknya.
• Pimpinan Instansi Induk yang telah menerima laporan PNS yang telah selesai menjalanakan cuti di luar tanggungan negara berkewajiban:- Menempatkan dan mempekerjakan kembali apabila ada lowongan.
  – Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi induk melaporkannya kepda Kepala BKN untuk kemungkunan disalurkan penempatannya pada instansi lain.
  – Apabila penmpatan yang dimaksud di atas tidak mungkin, maka kepala BKN memberitahukan kepada instansi induk. Atas dasar pemberitahuan inilah pimpinan instansi induk memberhentikan PNS yang bersangkutan dari jabatannya.
• Penempatan kebali PNS yang telah selesai CLTN dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti, setelah mendapat persetujuan dari kepala BKN.
• Penempatan kembali PNS tersebut baru dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.
• Khusus Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk Persalinan keempat dan seterusnya, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:- Permintaan CLTN tersebut tidak dapat ditolak.
  – PNS yang menjalankan Cuti tersebut tidak dibebaskan dari jabatannya sehingga jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain
  – Cuti tersebut tidak perlu persetujuan dar BKN.
  – Lamanya cuti tersebut sama dengan lamanya cuti bersalin.
  – Selama menjalankan cuti tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Persyaratan Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Ketika mengajukan permohonan untuk CLTN seorang PNS harus mengajukan permohonan tertulis yang akan diteruskan ke BKN dengan persyaratan berkas:

1. Surat Pengatar dari Instansi Induk (Kementerian/Lembaga)
2. Fotocopy SK. CPNS yang telah dilegalisir unit Kepegawaian.
3. Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir unit Kepegawaian.
4. Surat Keterangan yang menjelaskan alasan menjalani CLTN

Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Jika anda seorang PNS yang mau CLTN silahkan hubungi unit kepegawaian tempat anda bekerja.