Dampak Baik Dan Buruk Kenaikan TKD PNS DKI 2015

Anda yang kini berada di ibukota tepatnya di Jakarta sudah sedikitnya tahu tentang isu dan kabar tentangh Tunjangan Kinerja Daerah PNS DKI 2015 naik luar biasa. Beberapa waktu lalu, gubernur DKI Jakarta telah memberikan komentar dan juga keputusan berkenaan dengan tingginya gaji dan TKD PNS yang berdinas di Jakarta. Hal ini diterapkan melihat berdasarkan daya pengawasan di pemerintahan kota kurang efektif. Adanya pungutan liar di berbagai lembaga pemerintahan kota dari tingkat atas hingga bawah memaksa gubernur untuk bertindak tegas. Salah satu yang diterapkan yaitu dengan memberikan gaji dan tunjangan kerja yang sangat besar.

baik buruk kenaikan tkd dki jakarta

Adanya  tunjangan yang sangat besar tersebut tidak serta merta membuat pegawai pemerintahan menjadi tidak disiplin dan bersenang-senang. Justru dengan adanya kebijakan tersebut, pola kerja pemerintahan yang tidak rapi dipaksa untuk lebih disiplin baik dalam kinerja maupun administrasinya.

Di tahun 2015 ini, penerapan TKD atau Tunjangan kinerja daerah di bagi menjadi dua bagian yaitu TKD statis dan TKD dinamis. Sistem penerapan TKD statis sama halnya dengan tahun-tahun yang lalu. TKD statis didasarkan kepada jumlah kehadiran, ketepatan waktu dan hal yang lainnya. Sedangkan TKD dinamis diarahkan untuk mendapatkan poin tinggi dalam hal menyelesaikan tugas. Besarnya tunjangan yang luar biasa itu tidak hanya melibatkan satu pihak yaitu dari pegawai itu sendiri. Namun ada kesinambungan antara pegawai dengan pengawas. Di sini tugas pengawas adalah mengoreksi apakah benar hasil kerja atau tugas tersebut berhasil dikerjakan oleh pegawai yang bersangkutan atau tidak.

Pengawasan dilakukan dari bawah ke atas. Mulai dari masyarakat, pegawai yang terbawah hingga sampai ke atasannya. Mereka akan mendapat lembar pengisian untuk mencatat kinerja masing-masing. Jadi akan lebih mudah mengoreksi kebenarannya.

Menurut pandangan masyarakat, sistem penerapan Tunjangan Kinerja yang baru terpecah menjadi dua komentar. Ada yang menilai sistem penerapan tersebut dirasa sangat baik. Hal ini melihat hasil yang akan dicapai berupa sistem pelayanan yang akan lebih baik dan lebih transparan. Tidak ada lagi kendala ketika masyarakat akan melakukan administrasi ke pemerintahan pusat atau daerah seperti pungutan liar dan hal yang menghambat lainnya dikarenakan ketidakdisiplinan pegawai pemerintahan tersebut.

Pandangan lain mengatakan bahwa tunjangan kinerja PNS DKI tersebut dinilai berlebihan. TKD yang sangat besar terlalu berseberangan dengan kondisi masyarakat sekitarnya yang sebagian besar jauh dari hidup layak. Kondisi gaji yang sangat besar juga mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong berusaha menjadi PNS apapun jalan yang akan ditempuh. Hal ini akan memicu oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut.

Gubernur menyatakan lebih lanjut bahwa penerapan sistem baru tersebut bukanlah suatu pemborosan. Hal tersebut hanya pengalihan dari pengalihan honoranium yang biasa di keluarkan untuk pekerjaan teknis dan proyek kegiatan.

Lebih lanjut, dengan TKD tersebut jauh lebih hemat dibandingkan dengan honoranium yang dilakukan sebelumnya dimana menghabiskan 40 persen dari total APBD DKI. Penerapan honoranium juga dirasa kurang merata di beberapa satuan kerja perangkat daerah.

Dampak Kenaikan TKD PNS DKI 2015 memang menuai pro dan kontra. Akan tetapi jika hal tersebut bisa memperbaiki sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik, tentu masyarakat akan selalu mendukung program tersebut.

Penasaran dengan berapa besar tunjangan tersebut? Silahkan baca di TKD PNS DKI.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *