Dana dan Harapan dari Tunjangan Kerja untuk PNS di Kementerian PU

Surat resmi dari Chatib Basri merupakan tanggapan atas surat permintaan pemberian tunjangan kerja atau remunerasi untuk PNS di bagian Kementerian PU. Surat tersebut dikirim oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Sementara proses pemberian tunjangan untuk pegawai di kementerian ini sudah berlaku sejak 1 Juli 2013.

Djoko Kirmanto, selaku Menteri Pekerjaan Umum saat itu, meyatakan bahwa output atau hasil dari masing-masing SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang diajukan pekerja menjadi rujukan untuk proses pembayaran tunjangan tersebut. Adapun jumlahnya sekitar 40% dari pihak Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, para pejabat pada eselon I dan II memiliki peran penting dalam mengawasi serta mengontrol praktik SKP yang dilakukan oleh para pegawai di lingkungan Kementerian PU. Selain itu, pemeriksaan secara berkala dan teliti pun dilakukan untuk mengurangi peluang kecurangan yang diterapkan oleh oknum pegawai.
Sementara itu, tunjangan kerja tersebut diharapkan dapat membuat para pegawai maupun pejabat eselon bekerja lebih giat, terutama dalam mengurus Reformasi Birokrasi. Dalam program ini, pegawai Kementerian PU merupakan objeknya, sedangkan pejabat eselon berbagai tingkat menjadi pihak penanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dengan kerja sama yang baik, kedua pihak tadi dapat mewujudkan hasil yang berkualitas dalam bidang pelayanan, akuntabilitas kerja, dan dapat menumpas tindakan tercela seperti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

tunjangan kinerja kementerian pekerjaan umum

Besaran Tunjangan Kementerian PU Berdasarkan Kelas Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2013 mengenai Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, tunjangan untuk para pekerja di bagian kementerian ini dibagi berdasarkan kelas jabatannya. Sesuai tabel yang telah disebarkan atas persetujuan presiden, ada tujuh belas kelas jabatan dengan nilai tunjangan yang berbeda pula.

Kelas paling bawah, yaitu kelas 1, menerima tunjangan sebesar Rp 1.563.000. Sementara itu, kelas teratas, yaitu kelas 17, menerima tunjangan sebesar Rp 19.360.000. Kendati jumlah yang dicairkan bervariasi, tetapi diharapkan performa dari para pegawai tidak menurun atau hanya disesuaikan dengan dana tunjangan tersebut. Semoga informasi tunjangan kementerian PU ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *