Gaji Pensiunan PNS Sejak 2017 Tidak Dibiayai APBN

Pemerintah sejak awal tahun 2017 berencana memberlakukan sistem terbaru pembayaran jaminan pensiunan sekaligus jaminan hari tua PNS serta TNI/Polri seiring dengan pengerjaan UU No 5 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negeri atau ASN.

Mulai 2017 pensiunan tak lagi dibayar dari APBN. Sistem pembayaran pensiunserta jaminan hari tua untuk PNS serta Polri harus beralih dari yang awal mulanya’As Pay You Go’ (dibiayai melalui APBN) jadi sistem ‘Fully Funded’ (dibiayai oleh pemerintah selaku pemberi kerja).  Sistem baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS serta TNI/Polri, sekaligus juga mengatur sistempenggajian baru bagi PNS serta TN/Polri yang masih tercatat tetap aktif. pensiunan pns tidak dibiayai APBN

Pemerintah berencana memfasilitasi 6 RPP

Dalam menjalankan UU Aparatur Sipil Negeri tersebut, pemerintah bahkan sedang memfinalisasi enam Perancangan Peraturan Pemerintah (RPP), sangat berkaitandengan manajemen PNS sekaligus mengenai Petugas Pemerintah bersamaPerjanjian Kerja (P3K atau PPPK). Selanjutnya, RPP menyangkut Pendapatan, Sarana PNS, serta Tunjangan, RPP yang berkenaan dengan Kinerja sertakepatuhan pada Aturan PNS, RPP yang berkenaan dengan Jaminan Hari Tua (JHT) serta Pensiun PNS, bahkan RPP Peraturan Pemerintah menyangkut Korp Profesi Petugas ASN.

Adapun rencana semacam ini di harapkan menjadi fondasi mutlak bagi pengembangan birokrasi yg mutakhir, bersih serta berintegritas, profesional sertaberkinerja tinggi di hari esok.  Menjelang musim efektif pemberlakuan sistempembayaran pensiun serta penggajian PNS tersebut, Badan Kepegawaian Negaramelaksanakan sosialisasi serta mengolah sekian banyak perbandingan iuran yang ada antara pekerja serta pemberi kerja.

Butuh masukan dari pemangku kebutuhan, terutama yang bersumber dari BadanKepegawaian Daerah yang berkenaan dengan beberapa hal yang diharapkan dalampeningkatan kesejahteraan PNS, mengenai berapa besarnya jumlah iuran yangdikeluarkan oleh pemerintah serta berapa besarnya yang perlu ditanggung oleh PNS atau Pegawai Negeri Sipil.

Disiapkan aneka faktor untuk peningkatan kesejahteraan

Dalam sistem penggajian terbaru, tak lagi didasarkan pada pendapatan pokoksebagai suatu definisi penghasilan, namun besarannya dihitung dari beban sertatanggung jawab sekaligus risiko tugas.  Sementara itu pas UU ditetapkan juga sebagai penyelenggara acara kusus bagi PNS, badan Perencanaan, Pengembangan serta Tehnologi Berita Taspen (Persero) sedang menyiapkanberaneka ragam faktor terkait peningkatan kesejahteraan PNS.

Maka dari itu, Taspen yg telah memberikan Jaminan Kesehatan lewat JaminanHari Tua (JHT) beserta acara yang lain sekarang ini telah menambah productpelayanan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKM) ASN. Hingga pada saat ini jumlah keseluruhan nasabah yang telah dilayani oleh Taspen mencakup 6,8 juta peserta, dimana para peserta tersebut terdiri atas 2,4 juta pensiunan PNS ditambah lagi dengan 4,4 juta petugas aktif.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *