Hak Pensiun PNS Terpidana

Untuk memperoleh hak pensiun, seorang PNS harus mendapat predikat berhenti secara terhormat. Artinya, ketika seorang PNS tercatat sebagai terdakwa kasus hukum Hak Pensiun PNS Terpidana tidak akan diterima. Hal ini diperjelas dalam Pasal 10 UU No.8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun. Dilanjutkan dalam Pasal 16 PP No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak kepegawaian tersebut antara lain adalah uang pensiun.

PNS yang dipidana penjara atau dikurung karena melakukan tindakan criminal atau kejabhatan akan kehilangan hak pensiunnya. Pasalnya, pengadilan memiliki hukum tetap yang jika dihubungkan dengan status kepegawaiannya dapat membuat PNS kehilangan hak.  Tindak pidana itu bisa berupa tidakan pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatannya. Misal, kasusu suap dan penipuan atas uang atau fasilitas negara. Bisa juga ketika PNS melakukan tindakan pidana kejahatan seperti yang tercantum dalam Pasal 104 Pasal 161 UU Hukum Pidana maka diputuskan seorang PNS jelas-jelas berhenti secara “tidak hormat”. Semua hak-hak kepegawaian tidak akan diterima PNS tersebut termasuk hak pensiun yang seharusnya bisa dinikmati pasca menjalankan tugas negaranya.

Melihat ketentuan di atas, maka menjadi PNS bukanlah hal yang mudah. Meskipun telah mengabdikan diri berpuluh-puluh tahun jika terbukti melakukan kesalahan, sanksi yang diterima berlipat-lipat. Disimpulkan ada 3 sanksi bagi PNS terpidana kasus hukum:

  1. Sanksi hukum

Menurut Pasal 8 b PP No.32 tahun 1979 PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena hukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

  1. Sanksi kepegawaian

Sanksi keoegawaian terberat adalah dipecat secara tidak hormat. Dengan kata lain, pegawai tersebut tidak berhak menerima hak-hak kepegawaian termasuk uang pensiun.

  1. Sanksi sosial

Sanksi sosial yang dimaksud adalah hubungan terpidana dengan keluarga, rekan kerja, dan masyarakat. Interaksi sosial pasti akan mengalami perubahan. Apalagi jika kasus kriminal yang dilakukan termasuk kejahatan berat.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *