Hati-hati, PNS Dilarang Konflik Kepentingan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap sebagai profesi yang dekat sekali dengan “konflik kepentingan”. Namun terkadang bentuk-bentuk konflik kepentingan itu sendiri tidak semua PNS sudah memahaminya. Banyak yang merasa hal-hal yang dilakukan adalah bagian dari tugas fungsi kerja. Padahal tidak demikian. Beberapa hal tersebut bisa saja masuk dalam kategori konflik kepentingan yang tidak seharusnya dilakukan PNS di lingkungan kerjanya.
Literatur internasional mengingatkan aparatur negara untuk menjauhkan diri dari konflik kepentingan. Sebagai orang yang memiliki kedudukan struktural maupun struktural tentu dilirik strategis oleh banyak orang sehingga tidak jarang ada pihak yang emmanfaatkan. Bagi yang tidak kuat iman bisa jadi abdi negara tersebut justru tergiur akan iming-iming rupiah yang disodorkan di depan mata.
Untuk memahami bentuk-bentuk konflik kepentingan PNS, hal yang harus dihindari adalah sebagai berikut:
1. Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau swasta untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan
Sebagai pihak yang berwenang mengambil keputusan sering kali kita dengar kasus PNS korupsi. Mereka melakukan bisnis pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasannya. Misal seorang kepala sekolah yang “sedang” mendapat bantuan pembangunan ruang kelas memilih pembelian property dari toko pribadinya. Dengan jual beli tersebut sang kepala sekolah membuat harga tidak sesuai kenyataan sehingga mendapat keuntungan berlipat ganda.
2. Menerima hadiah dari pihak swasta pada saat melakukan transaksi untuk kepentingan kedinasan
Sering kali dalam suatu transaksi jual beli sang penjual memberi bonus kepada pimpinan instansi. Meskipun tidak bertujuan buruk (nyogok) tapi akan lebih baik jika bonus pribadi itu tidak diterima karena dikhawatirkan akan berakibat negatif di belakang.
3. Membicarakan masa depan di luar instansi saat berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah
Sangat kurang layak jika seorang aparat negara justru membicarakan masa depan di luar instansi. Artinya, jika seorang PNS membiacarakan masa depan di luar instansi secara tidak langsung ia merendahkan dirinya sendiri. Seorang abdi negara harus netral dan yang lebih penting adalah tanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
4. Membocorkan informasi komersial yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berpihak
Seorang PNS memang harus akuntabel. Artinya ia bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilaksanakan. Namun tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik secara bebas. Ada beberapa hal yang menjadi rahasis lembaga sehingga publik tidak berhak tahu kecuali ada kepentingan dan izin khusus. Apalagi jika bocornya suatu informasi dihubungkan pada kepentingan komersial.
5. Terlalu dekat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugasnya bergantung pada izin pemerintah
Knndisi tersebut sangat mendekatkan PNS pada perilaku korupsi.
