Hore, Pemerintah Janji Angkat Bidan PTT menjadi CPNS

Kabar gembira bagi kawan-kawan bidan PTT yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri di masyarakat. Usai demo yang dilakukan di sekitar Monas pada hari Senin 28 September 2015 kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi berjanji akan mengangkat sekitar 16.000 bidan PTT menjadi CPNS.

Demo yang juga diikuti oleh Liilik Dian Ekasari selaku Ketua Umum Forum Bidan PTT itu tampaknya benar-benar memberikan kabar segar bagi semua bidan PTT. Pasalnya, respon yang diberikan Menteri Yuddy terhadap perwakilan bidan PTT itu seperti ringan tanpa beban. Lain halnya dengan pengangkatan tenaga honorer guru yang beberapa hari sebelumnya juga melakukan demo. Untuk guru, menteri Yuddy meminta waktu hingga tahun 2019. Itu pun tidak dijanjikan semua guru akan diangkat karena mereka harus tetap melalui beberapa tes.

Proses pengangkatan PTT bidan akan dilakukan secepatnya. Bisa jadi pada awal tahun ini. Namun untuk info resminya, Menteri Yuddy meminta para bidan untuk sabar menunggu info resmi. Tujuannya adalah agar para bidan tidak tertipu pada info-info yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jumlah PTT bidan memang tidak sebanyak PTT guru. Maka dari itu, menteri Yuddy berani merekrut semua bidan PTT. Selain itu landasan yuridis pengangkatan bidan PTT SK Menteri Kesehatan sesuai Kepres Nomor 23 tahun 1994 yang dkemudian diperbaharui pada Keppres Nomor 77 tahun 2000 menguatkan bahwa bidan-bidan ini sudah layak untuk diangkat menjadi PNS.

Peran bidan di masyarakat sangatlah besar. Keberadaan bidan banyak menolong kondisi masyarakat yang 24 jam membuthkan pelayanan. Misal seorang ibu yang hendak melahirkan di tengah malam, bidan pun harus siap sedia. Tidak ada alasan bagi seorang bidan untuk menolak pasien. Baik itu pasien dari golongan keluarga menengah ke atas, keluarga menengah ke bawah, atau bahkan dari keluarga sangat sangat miskin sekalipun. Bahkan bidan juga turut membantu menyukseskan salah satu program pemerintah di bidang kesehatan, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sebagian besar pemilik KIS adalah keluarga dari golongan tidak mampu. Namun pelayanan yang diberikan bidan tidaklah berbeda. Siapapun pasiennya, bidan memberikan pelayanan dengan prima dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari pengabdian yang tidak dapat dinilai dengan materi tersebut, upaya pemerintah untuk tidak mempersulit proses perekrutan bidan tampaknya merupakan wujud penghargaan pemerintah terhadap jerih payah bidan. Bahkan menurut Menteri Yuddy, bidan PTT tidak perlu bingung-bingung terkait cara penyeleksian pengangkatan bidan PTT menjadi CPNS.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *