Kabar Kenaikan Tunjangan Kinerja PNS 2015

Kabar Kenaikan Tunjangan Kinerja PNS 2015 – Tunjangan Kinerja telah menjadi bagian THP yang diperoleh PNS di hampir semua kementerian/lembaga. Dengan mulai dilaksanakannya reformasi di berbagai kementerian lembaga pemerintah dalam hal ini memberikan balas jasa atas upaya reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan berupa tunjangan kinerja.

Tahap dari mulai awal dilaksanakannya reformasi birokrasi terus diawasi dan evaluasi secara rutin dan berkala oleh  Mepan RB. Ketika reformasi birokrasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik maka besaran tunjangan kinerja bisa disesuaikan (dinaikkan) dan ketika pelaksanaan reformasi tidak berjalan dengan baik bisa jadi ada pemotongan tunjangan kinerja.

Dalam pelaksanaan penilaian tingkat kemajuan reformasi birokrasi di setia kementerian/lembaga digunakan sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, disingkat PMPRB, sebagaimana Diatur dalam Permenpan nomor 31 Tahun 2012 jo. Permenpan nomor 14 tahun 2014. Berikut bisa anda unduh ketentuan tersebut.

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi BIrokrasi disusun dengan berpedoman pada Road Map mengenai Reformasi Birokrasi periode 010-2014. Dalam pelaksanaannya reformasi dijalankan dengan menggunakan program-program reformasi birokrasi sebagai leverage (pengungkit) dan sasaran reformasinya sebagai hasil.

bagan proses penilaian reformasi birokrasi
Setiap program-program reformasi birokrasi yang menjadi bagian dari pengungkit (proses) dan juga sasaran hasil masing-masing memiliki target dan indikator. Dengan indikator tersebut dapat diukur pencapaian target dari program reformasi yang telah dilaksanakan.

Misalnya pada program reformasi manajeman perubahan ada target-target yang ingin dicapai dari manajemen perubahan tersebut diantaranya adalah meningkatnya komitmen pimpinan dalam melakukan reformasi, perubahan pola pikir, dan turunnya risiko kegagalan. Untuk menilai pencapaian target tersebut digunakan indikator seperti perkembagangn ada dan kerjanya tim reformasi birokrasi, roadmap, monitoring, dan juga evaluasi.

Kenaikan Tunjangan Kinerja PNS 2015

Kebijakan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga untuk Tunjangan Kinerja

Pada awalnya setiap alokasi anggaran guna pemberian tunjangan kinerja di suatu K/L harus mendapatkan persetujuan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Komite ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Alokasi ini kemudian diajukan ke DPR dengan melalui Kementerian Keuangan. Sebuah kementerian/lembaga hendak mengajukan alokasi tambahan anggaran yang digunakan untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja harus sepersetujuan komisi terkait di DPR.

Update Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015

Pada pertengahan bulan April 2015 tepatnya pada tanggal 16 Wakil Presiden Jusuf Kalla telah melakukan pertemuan guna membahas pemberian dan kenaikan tunjangan kinerja pada pelbagai kementerian/lembaga. Untuk 19 kementerian/lembaga, pasangan dari Presiden Jokowi ini menyetujui adanya penyesuaian tunjangan kinerja dengan persentasi paling tinggi 60%-70% dari besaran tunjangan kinerja Kementerian Keuangan. Berikut 19 kementerian/lembaga tersebut:

No Kementerian/Lembaga Nilai Hasil Evaluasi
1 Kementerian Kesehatan 72,07
2 Kementerian Pertanian 71,88
3 Kementerian Kelautan dan Perikanan 70,51
4 Kementerian Perhubungan 70,34
5 Badan Pusat Statistik (BPS) 70,34
6 Kementerian ESDM 70,24
7 Kementerian Perdagangan 69,98
8 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 69,76
9 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 67,31
10 Polisi Republik Indonesia (Polri) 67,23
11 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 66,75
12 Kementerian Perindustrian 66,65
13 Arsip Nasional Republik Indonesia ( 66,49
14 Kementerian BUMN 65,56
15 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 65,40
16 Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) 63,87
17 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 61,28
18 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 61,02
19 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 60,47

Pemberian kenaikan tunjangan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada tahu sebelumnya dimana terjadi peningkatan kualitas pada penerapan reformasi birokrasi pada 19 kementerian/lembaga tersebut.

Baca Juga:
Tunjangan Kinerja Terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan

Setelah mendapatkan persetujuan dari wakil presiden, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kemenpan RB akan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan agar besaran tunjangan dapat disesuaikan dengan capaian reformasi birokrasi yang telah dicapai pada tahun 2014. Besaran tunjangan kinerja yang akan diperoleh dari hasil evaluasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

Nilai Hasi Evaluasi Besaran Tunjangan
Kinerja Maksimal
55,01 s.d. 65,00 60%
65,01 s.d. 75,00 70%

Selain ada persetujuan penyesuaian (kenaikan) tunjangan kinerja 19 K/L tersebu di atas, wakil presiden juga menyetujui pemberian tunjangan kinerja untuk pertama kali sebesar maksimal 40% dari tunjangan kinerja yang diterima bagi PNS dilingkungan kementerian keuangan bagi 4 K/L berikut:

1. Badan nasional Pengelolaan Perbatasan
2. Sekretariat Jenderal MPR
3. Skretariat Jenderal DPD
4. Radio Republik Indonesia

Bahwa salah satu faktor yang sangat penting dalam penentuan pemberian tunjangan kinerja adalah ketersediaan dana. Jadi walaupun sudah mendapat persetujuan dari Wakil Presiden, usulan kenaikan atau pemberian tunjangan ini harus terlebih dahulu dikaji oleh Kementerian Keuangan terkait ketersediaan anggaran. Kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran akan melakukan review terkait bagaimana optimalisasi serta efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga tersebut. Kita doakan saja semoga rekan-rekan PNS pada 23 kementerian/lembaga bisa mendapatkan tunjangan kinerja yang baru agar kinerja dan integritasnya semakin baik.



One Response to “Kabar Kenaikan Tunjangan Kinerja PNS 2015”
  1. june June 30, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *