Keluar Ijin Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 13 K/L

Keluar Ijin Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 13 K/L – Menteri keuangan, Bambang PS Brodjonegoro telah secara resmi mengeluarkan ijin prinsip dilakukannya penyesuaian dan pemberian tunjangan kinerja terhadap 13 Kementerian/Lembaga di Indonesia. Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat terkait pemberian ijin prinsip tersebut yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mepan-RB) pada akhir Juni 2015.

Pemberian ijin prinsip teresebut sebagai jawaban atas surat permohonan penyesuaian dan pemberian tunjangan kinerja dari  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jawaban yang diberikan tentu saja dengan  telebih dahulu mempetimbangkan arahan dari presiden.

Pemberian ijin prinsip ini adalah salah satu tahapan yang harus dilalui untuk dapat disetujuinya penyesuaian atau pemberian tujangan kinerja bagi sebuah Kementerian/Lembaga. Menteri keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran menjadi pihak yang memproses penyelesaian permohonan ijin prinsip tersebut.  Sebelum mengeluarkan ijin prinsip tersebut, harus dilakukan prosedur atau tahapan-tahapan di antaranya. :

  • Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran melakukan kegiatan pemetaan dan juga analisis terhadap jumlah SDM (pegawai), nominal besar take home pay sekarang, kemampuan K/L optimalisasi anggaran dan dampak fiskal jika nantinya besaran tunjangan tersebut disetujui.
  • Direktorat Jenderal Anggaran melakukan simulasi besaran tunjangan kinerja atau remunerasi tersebut dan menyampaikan rekomendasi kepada menteri keuangan.
  • Melakukan pemantauan terhadap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar hukum penetapan hak keuangan/remunerasi agar sesuai dengan ijin prinsip yang dikeluarkan.
  • Mengikuti dan ikut serta aktif dalam proses harmonisasi dan penyamaan persepsi dari aspek substansi dan legal drafting dalam rapat harmonisasi dengan kemenkumhan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang nantinya dijadikan sebagai dasar hukum penetapan remunerasi/tunjangan kinerja

Setelah melakukan telaahan dan kajian sebagaimana disebutkan di atas, kemudian dikeluarkan ijin prinsip persetujuan penyesuaian dan pemberian tunjangan kinerja yang baru bagi 13 Kementerian lembaga sebagai berikut:

  1. Kementerian Perdagangan
  2. Kementerian Perindustrian
  3. Kementerian Kelautan
  4. Kementerian BUMN
  5. Kementerian Perhubungan
  6. Kementerian Kesehatan
  7. Kementerian ESDM
  8. Kementerian Pertanian
  9. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  10. Bada Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
  11. Badan Pusat Statistik (BPS)
  12. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  13. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Ijin prinsip ini juga dilampiri besaran-besaran penyesuaian dan pemberian tunjangan kinerja untuk setiap Kementerian/Lembaga. Berikut beberapa gambar yang penulis dapatkan dari internet.

 Ijin-Prinsip-Tunjangan-Kinerja1

 Berikut contoh besaran tunjangan kinerja LIPI yang telah mendapat persetujuan prinsip dari menteri keuangan

tabel tunjangan kinerja lipi

Sesuai dengan persetujuan prinsip di atas nantinya pembayaran tunjangan kinerja yang telah disesuaikan akan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015. Kemungkinan akan ada rapel.

Proses goal-nya penyesuaian dan pemberian tunjangan kinerja tidak berhenti sampai di siitu. Usulan tersebut masih harus menunggu penetapan Peraturan Presiden yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika nantinya dana yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja tersebut memerlukan tambahan anggaran maka ada tahapan tambahan yaitu mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran DPR. Jika dana yang diperlukan bisa diambil dari realokasi maka tahapan persetujuan dari Banggar DPR tidak diperlukan lagi.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *