Ketentuan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS

Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS adalah salah satu bentuk kesempatan untuk meng-upgrade pendidikan yang akan sekaligus sangat membantu dalam meniti karier. Tidak dipungkiri pendidikan menjadi salah satu dasar dalam penentuan grading tunjangan dan juga pertimbangan mutasi/promosi. Khusus tugas belajar S1 bisa digunakan oleh PNS untuk penyesuaian pangkat ke pangkat golongan III secara otomatis tanpa menunggu adanya ujian penyesuaian, dengan catatan ada formasi.  Seorang PNS jika ingin melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi dan seterusnya bisa memilih melalui tugas belajar atau ijin belajar. Keduanya memiliki perbedaan. Berikut kami bahas satu persatu.

tugas belajar dan ijin belajar pns

Dasar Hukum Terkait Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Produk hukum yang mengatur tentang tugas belajar dan ijin belajar antara lain sebagai berikut:
1. Perpres no. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar
2. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 sebagai juknis pelaksanaan Perpres no. 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri
3. Permenpan & RB no.17 tahun 2013 pasal 30 butir d tentang pembebasan sementara bagi yang tugas belajar di atas 6 bulan, dan pasal 31 tentang pengangkatan kembali
4. Surat edaran kepala Biro Kepegawaian no 4159/A4.3/KP/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pedoman pemberian tugas belajar
5. Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar

a. Tugas Belajar

Menurut Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 1961 tugas belajar diberikan dalam rangka menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau latihan keahlian, baik di dalam maupun luar negeri dengan biaya negara atau biaya suatu pemerintah negara asing, suatu badan internasional, atau badan swasta asing. Jadi tugas belajar itu gratis karena pembiayaannya tidak dibebankan pada PNS melainkan oleh Negara atau bantuan Pemerintah Asing/Swasta Asing. Tentu saja untuk memperolehnya dilakukan seleksi yang cukup ketat terlebih dahulu.

Berikut ketentuan pemberian tugas belajar berdasarkan poin 3.1. Suarat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2013.

  • PNS telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS (Sejak TMT PNS).
  • Tugas belajar bisa diberikan sejak seseorang diangkat sebagai PNS untuk bidang ilmu yang langka dan diperlukan oleh organisasi sesuai kriteria kebutuhan yang sudah ditetapkan.
  • PNS yang akan tugas belajar harus mendapat surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang. Ketentuan tentang siapa saja yang berwenang biasanya diatur pada peraturan menteri atau perka instansi masing-masing.
  • Bidang ilmu yang nantinya akan ditempuh harus sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organiasi dan sesuai dengan ABK dan perencanaan Sumber Daya Manusia pada masing-masing instansi.
  • Persyaratan Usia Maksimal
    — Program Diploma I, Diploma II, dan Diploma III, dan Program Strata I (S1) atau setara usia maksimal paling tinggi adalah 25 Tahun.
    — Program Pendidikan Strata II (S2/Master) atau yang setara usia maksimal 37 tahun.
    — Program Pendidikan Strata III (S3/Doktoral) atau setara usia paling tinggi adalah 40 tahun.
  • Khusus untuk wilayah atau daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau khusus untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal sebagaimana disebutkan di atas dapat ditetapkan menjadi:
    — Program Pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Strata I (S1) usia maksimal 37 tahun.
    — Program Pendidikan Strata II (S2) usia maksimal 42 tahun.
    — Program Strata III (S3) usia maksimal 47 tahun.
  • Tugas belajar dalam Negeri Program Studi yang akan diikuti wajib telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang, BAN-PT.
  • PNS yang menduduki jabatan struktural yang mendapat tugas belajar harus dibebaskan dari jabatannya.
  • PNS yang menduduki jabatan fungsional yang mendapatkan tugas belajar harus dibebaskan sementera dari jabatan fungsionalnya (ada di ketentuan pembebasan sementara dari jabatan fungsional).
  • Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) atau yang sekarang disebut NPKP dalam 1 (satu) tahun terakhir harus bernilai minimal baik.
  • Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
  • Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
  • Ketentuan jangka waktu pelaksanaan pendidikan
    — Tugas Belajar DI maksimal 1 tahun
    — Tugas Belajar DII maksimal 2 tahun
    — Tugas Belajar DIII maksimal 3 tahun
    — Tugas Belajar Strata I (S-1) atau Diploma IV maksimal 4 tahun
    — Tugas Belajar Strata II (S-2) atau stara maksimal 2 tahun
    — Tugas Belajar Strata III (S-3) atau setara, maksimal 4 Tahun
  • Jangka waktu tugas belajar sebagaimana disebutkan di atas masih bisa dipertimbangkan untuk dapat diperpanjang paling lama untuk 1 tahun sesuai kebutuhan instansi dan telah mendapat persetujuan sponsor dan/atau instansi.
  • Apabila perpanjangan diambil tetapi seorang PNS belum juga dapat menyelesaikan pendidikannya maka dapat diberikan perpanjangan waktu 1 tahun lagi dengan status berubah dari tugas belajar menjadi menjadi izin belajar.
  • Khusus untuk izin belajar dalam kasus di atas PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya layakanya PNS yang sedang tugas belajar.
  • Dalam memberikan tugas belajar, setiap instasi wajib memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
  • PNS ketika telah selesai menyelesaikan tugas belajarnya wajib bekerja kembali pada instansi tempat mereka bekerja semula dengan ada kewaiban kerja dengan durasi sebagai berikut:
    — Pemberian tugas belajar dalam negeri, harus menjalani wajib kerja dua kali masa tugas belajar (n) atau dirumuskan dengan perhitungan 2n.

    Contoh: seorang PNS lulusan Diploma III mendapat tugas belajar transfer Strata I dengan masa tugas belajar 2 tahun maka ia wajib bekerja kembali pada instasi semula minimal 2n = 2 x 2 = 4 tahun.

    — Pemberian tugas belajar luar negeri¬† kewajiban wajib kerja sama dengan pendidikan di dalam negeri yaitu 2n.
    — Dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, perhitungan masa atau waktu kewajiban kerja pada suatu instansi dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebijakan dari pimpinam di masing-masing instansi.

  • PNS dapat melaksanan tugas belajar berkelanjutan secara terus menerus secara berturu-turut tanpa harus melaksanakan kewajiban kerja terlebih dahulu dengann persyaratan:
    — Mendapatkan ijin resmi dari pimpinan instansi
    — Memiliki Prestasi Pendidikan sangat memuaskan
    — Jenjang pendidikan harus bersifat linier.
    — Dibutuhkan oleh organisasi.
  • Kewajiban kerja bagi PNS diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
  • PNS tidak memiliki hak menuntut adanya penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

dari ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya ketika seseorang sudah selesai melaksanakan tugas belajar tidak secara otomatis mendapat penyesuaian ijazah. Harus dicek ada tidak kebutuhan formasinya.

b. Ijin Belajar

Ijin belajar berbeda dengan tugas belajar. Pendidikan yang ditempuh dengan ijin belajar dibiayai dengan biaya sendiri oleh PNS dan tidak hilang kewajiban bekerja di kantor (tidak meninggalkan jabatannya). Berikut ketentuan tentan ijin belajar sesuai dengan buti 3.2. Surat Edaran Menpan-RB nomor 4 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013.

Ketentuan Pemberian Izin Belajar

  • PNS harus memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
  • Mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
  • Selama menempuh perkuliahan tidak meninggalkan tugas jabatan kecuali sifat pendidikan yang sedang diikuti yang mengharuskan PNS meninggalkan sebagian waktu kerja dengan catatan telah mendapat persetujuan atau izin pimpinan instansi.
  • Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
  • Tidak pernah melanggar kode etik sebagai PNS tingkat sedang atau berat.
  • PNS tidak sedang menjalanai pemberhentian sementara sebagai PNS.
  • Pendidikan yang akan ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi tempat PNS bekerja.
  • Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
  • Program pendidikan yang ditempuh minimal berakreditasi B.
  • PNS tidak berhak untuk menuntuk penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali memang ada formasi.

Perbedaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS

Berikut kami rangkumkan perbedaan tugas belajar dan ijin belajar

Tugas Belajar Ijin Belajar
Bersifat penugasan sehingga memerlukan ijin dan surat tugas Tidak bersifat penugasan melainkan ijin, diperlukan ijin dari pimpinan
Biaya pendidikan bersumber dari negara, bantuan pemerintah asing, swasta asing, badan internasional sponsor, atau yang lain Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS
Dibebaskan dari jabatan (off dari kerjaan kantor) Tidak dibebaskand dari jabatan kantor (tidak off dari kerjaan kantor)
Waktu penyelesaian pendidikan diatur dan dapat diperpanjang Waktu penyelesaian pendidikan tidak diatur
Ada kewajiban bekerja kembali dengan durasi yang telah ditentukan Tidak ada kewajiban kerja kembali
Batas usia minimal diatur Batas usia minimal tidak diatur (kecuali diatur di universitas)

Persamaan Tugas Belajar dan Ijin belajar

– Sama-sama harus mendapatkan ijin dari pimpinan atau pejabat yang berwenang
– PNS yang telah selesai tugas belajar dan ijin belajar sama-sama tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali ada formasi.

Pilih Tugas Belajar atau Ijin Belajar?

Kalau ditanya lebih enak tugas belajar atau ijin belajar, pasti lebih enak tugas belajar. Disamping gratis (biaya tidak ditanggung sendiri), PNS juga bisa off dari pekerjaan di kantor. Akan tetapi untuk mendapatkan tugas belajar harus mengikuti seleksi dari pihak instansi atau pihak pemberi beasiswa.



2 Responses to “Ketentuan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS”
  1. Marten November 26, 2015
    • wikipns November 26, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *