Langkah dan Cara Memperoleh Tunjangan Fungsional GTT

Langkah untuk memperoleh tunjangan fungsional GTT sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan, selama syarat dan kelengkapannya dapat dipenuhi. Tunjangan fungsional ini kerap disebut juga sebagai Subsidi Tunjangan Fungsional (STF) dan merupakan sebuah program subsidi dari pemerintah dengan target guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS). GBPNS terdiri dari guru di sekolah-sekolah swasta, guru dengan status non-PNS, dan guru honor yang biasanya mengajar di sekolah-sekolah lingkungan Kemenag maupun Kemendikbud. Lantas, bagaimana cara mendapatkan tunjangan bersubsidi tersebut? Di bawah ini ada penjelasan lebih lanjut mengenai tunjangan fungsional GTT.

Langkah untuk Pengajuan Tunjangan Fungsional

Jumlah tunjangan fungsional untuk golongan ini memang tidak terlalu besar, yaitu Rp 300.000 tiap bulan dan pembayarannya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Sayangnya, beberapa guru kerap mengeluhkan prosesnya yang sulit atau informasi dari pihak pemberi tunjangan yang cukup lama. Maka, untuk menghindari masalah tersebut, ada baiknya guru-guru ini melengkapi data, sehingga proses pencairan tunjangan pun dapat cepat dilakukan.

Langkah pengajuan tunjangan ini biasanya dilakukan berdasarkan kuota. Maka, pihak Dinas Pendidikan dapat menentukan siapa saja guru atau tenaga pengajar yang dapat masuk ke kuota tersebut sebanyak mungkin. Pihak Dinas Pendidikan pun perlu memperhatikan kondisi di wilayahnya masing-masing. Setelah mendapatkan jumlah sesuai kuota yang ditentukan sendiri, pihak dinas dapat melakukan pengajuan tunjangan ke Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Kota untuk segera diproses.

tunjangan GTT

Syarat untuk Pengajuan Tunjangan Fungsional

Sebelumnya, para guru atau tenaga pengajar bukan PNS perlu memenuhi syarat yang diajukan oleh pihak Dinas Pendidikan. Di antaranya adalah bukti mengajar selama 24 jam yang didampingi dengan Surat Keputusan Pembagian Tugas yang terakhir diturunkan. Kemudian, seorang guru atau tenaga pengajar bukan PNS memiliki masa kerja atau mengajar minimal selama lima tahun (sekolah swasta) dan minimal enam tahun (sekolah negeri).

Pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengajuan tunjangan fungsional ini adalah kepala sekolah. Namun, berkasnya bisa diantarkan sendiri oleh kepala sekolah atau PTK yang bersangkutan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Kota. Perlu diketahui, jika kepala sekolah tidak bisa melakukannya, pastikan berkas yang dititipkan sudah lengkap dan benar.

Sedangkan untuk berkas, guru atau tenaga pengajar bukan PNS perlu melengkapi dokumen-dokumen penting. Antara lain Surat Pengantar resmi dari KUPT Kecamatan dan fotokopi dari Surat Keputusan awal bekerja sampai yang terakhir, serta NUPTK dan telah dilegalisasi Kepala Sekolah. Kemudian, fotokopi Surat Keputusan Pembaguan Tugas Mengajar terakhir yang telah dilegalisasi pihak KUPT, rekening bank, serta NPWP (diusahakan milik pribadi).

Setelah diantarkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Kota akan mengantarnya ke kantor pusat. Kemudian, tunjangan fungsional GTT tersebut akan segera ditindaklanjuti. Sekian info dari wikipns.com, semoga bermanfaat.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *