Laporan Pernikahan bagi PNS

Menikah menjadi salah satu keinginan dan kebutuhan bagi semua orang termasuk bagi rekan-rekan PNS yang masih lajang. Akan tetapi jangan lupa sebagai PNS kita punya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pernikahan dan bagaimana mekanisme pelaporan, serta sanksi jika tidak lapor sebagai berikut.

Dasar Hukum dan Peraturan

Berikut peraturan yang bisa dijadikan rujukan terkait perkawinan dan juga perceraian Pegawai Negeri Sipil:

  1. Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  3. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  4. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  5. Surat Edaran Kepala Badan Admisnistrasi Kepegawaian Negara (SE-BAKN) Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  6. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (SE-BAKN) Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagii Peaawai Neaeri Sivil.
  7. Peraturan Menteri di masing-masing kementerian

laporan perkawinan PNS

Apa itu Perkawinan?

Dalam pasal 1 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Karena peraturan tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sehingga perpisahan atau perceraian sebisa mungkin dapat dihindari kecuali memang ada sebab yang kuat yang dibenarkan oleh agama dan hukum. Idealnya biarlah hanya maut yang memisahkan sebuah hubungan pernikahan.

Bagi rekan-rekan PNS sebisa mungkin jangan sampai bercerai atau poligami. Sebagai seorang abdi negara yang selalu dilihat oleh masyarakat kita harus bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi masayarakat. Menjadi pribadi yang menjaga norma dan perilaku serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengatur dengan tegas bahwa PNS yang melanggar ketentuan terkait izin perkawinan dan perceraian akan dijatuhi hukuman disiplin berat.

Kapan harus Melaporkan Perkawinan?

Bagi rekan-rekan pengantin baru, jangan cuma inget enaknya pernikahan saja. Jangan lupa sebagai seorang PNS anda harus segera melaporkan pernikahan atau perkawinan kepada pejabat yang berwenang. Dalam pasal 2 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. Kewajiban lapor maksimal 1 tahuns sejak tanggal perkawinan ini juga berlaku bagi PNS duda atau janda yang menikah lagi.

Melaporkan Perkawinan Itu Penting

Semakin cepat laporan perkawinan rekan-rekan sampaikan akan semakin baik. Bukannya tanpa alasan, laporan perkawian menjadi penting dikarenakan:

a. Anda Akan mendapatkan Tunjangan Istri/Suami

Menikah itu membuka rejeki, tak terkecuali bagi PNS. Setelah menikah anda akan mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan istri/suami. Dalam pasal 16 Udang-udangan nomor 7 Tahun 1977 tentang Kepegawain disebutkan bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil yang berristri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila sumai istri keduanya adalah berkedudukan sebagai PNS maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.”

Baca : Tunjangan-tunjangan yang diperoleh PNS

b. Dasar pemberian pelayanan kepada Istri/Suami Pegawai

Setelah dilaporkan perkawinannya PNS akan diberikan Kartu Istri (KARIS) atau Kartu Suami (KARSU) PNS dan Kartu Asuransi Kesehatan (Sekarang BPJS). Selain sebagai tanda pengenal dokumen ini penting karena digunakan sebagai salah satu persyaratan ketika pencairan dana pensiun janda/duda apabila pasangannya meningal dunia.

Apa Sanksinya Jika Tidak Melapor?

Sekali lagi bagi rekan-rekan PNS yang baru saja menikah jangan lupa melapor. Awas ada sanksi berat jika anda tidak melaporkan perkawinan tersebut. Berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS, bagi PNS yang tidak melaporkan perkawinannya setelah lewat satu tahun sejak tanggal perkawinan dapat dikenakan hukuman disiplin berat.

Mau lapor nikah, jangan lupa bawa berkas

Untuk membuat laporan pernikahan yang akan diserahkan ke unit penglelola kepegawaian di kantor, anda harus menyiapkan berkas dokumen lapor nikah sebagai berikut:

  1. Surat/Laporan pernikahan yang ditandatangani PNS, format biasanya berbeda-beda untuk masing-masing instansi. Salah satu contohnya bisa anda download di sini.
  2. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan (2 rangkap). Berkas ini dilegalisir oleh bagian kepegawaian untuk kemudian dikirim ke BKN
  3. Salinan sah SK CPNS (2 rangkap)
  4. Pas Foto Suami dan Istri ukuran 3 x 4 sebanyak masing-masing dua lembar.

Setelah diproses oleh bagiaan kepegawaian dan dilanjutkan ke BKN nantinya status perkawinan dan juga nama istri/suami akan direkam di BKN dan kemudian diterbitkan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU).



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *