Mekanisme Pembayaran TKD Statis dan TKD Dinamis

Berikut ini prosedur/mekanisme pembayaran dari TKD Statis dan TKD Dinamis berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 dan pasal 35 Peraturan Gubernur DKI nomor 2017 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.

mekanisme pembayaran tkd dinamis dan statis

Mekanisme Pembayaran TKD Statis

  1. Setiap SKPD atau UKPD akan memproses data absensi kehadiran bulanan PNS dan CPS ke BKD dan Diskominfomas paling telat tanggal 8 (delapan) setiap bulan secara online melalui aplikasi e-TKD.
  2. Paling lama 2 hari setelah data absensi diprooses, Diskominfomas akan memproses dan menyerahkan daftar TKD Statis netto kepada BKD berserta file softcopynya.
  3. Bersamaan dengan poin 2, Diskominfomas juga menyampaikan softcopy daftar TKD Statis kepada Bank.
  4. BKD akan menyampaikan daftar Tunjangan Kinerja Statsi kepada setiap SKPD/UKPD dengan cara online paling lambat 2 hari kerja setelah listing TKD diterima dari Diskominfomas.
  5. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah lsiting TKD Statis dari BKD, SKPD/UKPD membuat serta mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
  6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kemudian menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara SKPD/UKPD pada Bank pada hari yang sama.
  7. Bendahara SKPD/UKPD paing lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk melakukan pembayaran terhadap TKD statis ke setiap rekening PNS atau CPNS setelah dilakukan pemotongan sesuai ketentuan.
  8. Hasil pemotongan kewajiban yang sah kemudian disetorkan melalui Bank oleh Badan OPengelola Keuangan Daerah.
  9. Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada bank diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulannya.
  10. Ketika bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan Bank untuk membayar TKD Statis beserta potongannya dengan menyertakan soft copy pembayaran bersih tunjangan yang berii data nama, NIP, Nomor Rekening, dan Nominal uang yang diterima.

Mekanisme Pembayaran TKD Dinamis

  1. Setiap SKPD/UKPD memasukkan data hasil penilaian perstasi kerja PNS dan CPNS ke BKD dan Diskominfomas paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) awal triwulan berikutnya setelah triwulan masa penilaian secara online melalui e-TKD.
  2. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu penginputan hasil penilaian, Diskominfoomas memproses dan menyerahkan daftar TKD Dinamis secara netto kepada BKD.
  3. Pada saat yang bersamaan Diskominfomas menyampaiakan softcopy daftar TDK Dinamis ke Bank yang melakukan pembayaran TKD Dinamis.
  4. BKD menyampaikan daftar TKD Dinamis kepada SKPD/UKPD secara online paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD Dinamis diterima dari Diskominfomas.
  5. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD Dinamis diterima BKD, SKPD/UKPD membuat dan memajukan SPM kepada Bada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D/
  6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Menerbitkan SP@D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara SKPD/UKPD pada ank pada hari yang sama.
  7. Bendahara SKPD/UKPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TKD Dinamis ke rekening masing-masing PNS dan CPNS di Bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan CPNS yang sah.
  8. Hasil pemotongan disetorkan kembali melalui Bank oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
  9. Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada bank diberikan dengan menertbittkan Cek/Giro pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya setelah triwulan terkait.
  10. Bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan Bank untuk membayar TKD Dinamsi beserta potongannya dengan menyertakan soft copy pembayaran bersih tunjangan yang berisi data Nama, NIP, Nomor Rekening, dan Nominal Uang yang diterima.

Percepatan Pembayaran

Pembayaran TKD Statis dan Dinamis bisa dipercepat ketika
1. pelaksanaan cuti bersama menjelang idul fitri. (Baca : Daftar Cuti PNS tahun 2015, rencanakan liburan anda)
2. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.

Percepatan sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan dengan menggunakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *