Mengenal Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan

Tahun 2007 merupakan tonggak lahirnya reformasi birokrasi kementerian keuangan. Adapun yang menjadi fokus utamanya adalah penataan berbagai organisasi, perbaikan proses bisnis dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Penataan organisasi yang dimaksud disini adalah pemisahan, penggabungan dan juga penajaman sebuah organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan perbaikan proses bisnis yaitu seperti evaluasi dan analisa jabatan, analisa beban kerja dan peyusunan atau pembuatan SOP atau Standard Operating Produce. Adapun peningkatan sumber daya manusia meliputi penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang berbasis kompetensi, adanya pembangunan assessment center, pembaharuan dalam penyusunan pola mutasi serta adanya peningkatan disiplin dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

reformasi birokrasi kementerian keuangan

Penataan organisasi

Sebuah organisasi yang bernaung di bawah kementerian keuangan, setiap kebijakannya harus pro terhadap rakyat. Penataannya bisa dikembangkan tergantung dari kebutuhan masyarakat, berbagai kebijakan keuangan dan berbagai dinamika administrasi publik. Disini kami jelaskan secara sederhana bahwa proses adanya organisasi tersebut haruslah bisa ditujukan untuk kepentingan dan pembangunan kerakyatan yang adil dan rasional.

Suatu organisasi bisa ditata sedemikian rupa dengan maksud untuk memaksimalkan kinerjanya. Solusinya pun bisa dengan pemisahan jika terjadi hal yang bertabrakan dalam sebuah situasi keputusan dan kinerja yang akan membuat kementerian keuangan tersebut menjadi kacau. Suatu organisasi semakin kuat jika digabung dengan organisasi keuangan yang lain, maka solusinya agar lebih optimal adalah dengan adanya penggabungan atau merger. Apabila organisasi tersebut masih bisa berdiri secara tegak tanpa harus digabung ataupun dipisah, maka perlu adanya penajaman sebuah organisasi. Anda bisa menemukan penajaman tersebut mulai dari pengkoreksian kembali anggaran dasar atau anggaran rumah tangga apakah sesuai dengan saat ini atau tidak. Ketiga elemen tersebut pada intinya adalah untuk bisa mengoptimalkan kinerja sebuah perusahaan.

Perbaikan proses bisnis

Jika sebuah organisasi sudah layak untuk bisa berperan aktif menjaga pembangunan negara, maka yang tidak kalah penting dari hal itu adalah perbaikan proses bisnis didalamnya. Untuk bisa mengatur bagian proses perbaikan birokrasi tersebut adalah dengan mengevaluasi jabatan yang diemban para pekerja keuangan tersebut. Jika sudah bisa diketahui mana saja jabatan yang harus dievaluasi, maka orang atau pegawai yang mengemban jabatan tersebut harus bisa memberikan bukti otentik hasil kerja yang telah dicapainya selama ini untuk nantinya dievaluasi.

Evaluasi beban kerja pun harus diperhatikan karena hal ini akan berpengaruh kepada tingkat produktivitas pegawai di keuangan. Beban yang sesuai pada setiap bidangnya akan membuat pegawai semakin termotivasi untuk memperbaiki sikap dalam mengemban sebuah pekerjaan. Hal yang tidak kalah pentingnya lagi adanya SOP yang harus dibuat oleh pegawai atau sudah disiapkan oleh organisasi. Hal ini selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh jajaran kementerian keuangan agar memiliki tanggung jawab yang sama meski SOP atau standar operasional setiap jajaran tersebut tidaklah sama. Dengan begitu reformasi birokrasi kementerian keuangan sangat berdampak besar pada diri pegawai dan organisasi yang mewadahinya.

Peningkatan SDM

Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia menjadi tokoh penting untuk sebuah kemajuan atau perubahan kearah yang positif. Pada beberapa bagian tentu perlu diadakannya pelatihan atau pendidikan yang berbasis kompetensi. Dengan hal ini dapat diketahui orang yang bisa lebih berperan aktif untuk membantu organisasi keuangan tersebut. Selain hal itu, peningkatan kedisiplinan menjadi faktor penting agar setiap pegawai keuangan mampu secara mandiri melakukan berbagai hal secara optimal. Pengintegrasian antar pegawai melalui sistem informasi akan semakin menjaga kedekatan atau kekompakan sebuah organisasi.

Dengan reformasi birokrasi kementerian keuangan diharapkan setiap elemennya dapat bekerja dan melayani masyarakat secara optimal dan transparan. Hal ini agar tidak terjadi suatu praktek yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Dengan demikian menjadi jelas harus bagaimana sikap yang seharusnya untuk bisa menjaga sebuah reformasi birokrasi. Demikian info dari kami dan semoga bermanfaat. 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *