Perbedaan Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural PNS

Sangat terlihat jelas perbedaan jabatan fungsional dan jabatan struktural PNS. Meskipun demikian, keduanya sama-sama merupakan jabatan karier yang perlu diketahui dalam status kepegawaian. Karena selama ini meskipun sudah berkali-kali seorang pegawai mengisi formulir kepegawaian tapi banyak yang belum paham betul perbedaan dari jabatan fungsional dan struktural sehingga banyak pegawai “mengarang indah”. Padahal mengisi formulir kepegawaian atau biasa disebut Formulir Isian Pegawai (FIP) sangatlah penting. Seorang pegawai agar diperbaharui terus kondisi kepegawaiannya setiap tahun agar setiap perubahan yang ada terdata baik dalam data base kepegawaian negara.

  1. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dalam menjalankan tugas pokok fungsi tidak bisa terlepas dari keberadaan organisasi tersebut. Contohnya guru, dosen, dokter, bagian pengarsipan negara, dan auditor. Pemegang jabatan fungsional akan melaksanakan ugas sesuai keahlian atau keterampilan yang sifatnya mandiri sesuai tupoksi suatu profesi. Pengangkatan jabatan fungsional diatur dalam PP Nomor 16 tahun 1994 yang kemudian diubah dalam PP Nomor 40 tahun 2010 dan Kepres Nomor 87 tahun 1999 yang diubah dalam PP Nomor 97 tahun 2012 tentang rumpun jbaatan Pegawai Negeri Sipil.

Seseorang dapat diebbeaskan sementara dari jabatan yang diembannya jika

  • Tidak sehat jasmani dan rohani
  • Cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti persalinan keempat
  • Perampingan organisasi
  • Sedang dijatuhi hukuman berat atau sedang
  • Menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan
  • Ditugaskan secara penuh di luar tugas jabatan
  • Diberhentikan sementara dari status PNS karena suatu sebab sesuai aturan yang ditetapkan kepegawaian
  1. Jabatan Struktural

Jabatan struktural adalah jabatan yang secara jelas terdapat pada struktur organisasi. Urutan jabatan struktural terendah adalah eselon IVb, sedangkan tertinggi adalah eselon Ia. Yang termasuk jabatan structural PNS adalah sekretaris lurah, lurah, sekretaris camat (sekcam), camat, kepala seksi, kepala bidang, kepala bagian, kepala kantor, kepala badan, kepala dinas, sekretaris daerah (sekda), kepala biro, staf ahli, direktur jenderal, dan sekretaris jenderal.

Berbeda dengan jabatan fungsional, untuk memperoleh jabatan struktural seseorang harus terlebih dulu berstatus PNS.  CPNS tidak berhak mengajukan sebagai pejabat struktural. Pangkat calon pejabat struktural serendah-rendahnya satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan dan memiliki kualifikasi akademik yang sesuai.

PNS tidak boleh merangkap jabatan, kecuali untuk beberapa jabatan

  1. Jabatan Jaksa dan Peneliti (PP No.29 tahun 1997 Pasal 2 ayat 2)
  2. Jabatan Jaksa dan Peneliti sekaligus Perancang (PP No. 047 tahun 2005 Pasal 2 ayat 2)
  3. Pengangkatan dan pemberhentian rektor/ketua/direktur pada Perguruan Tinggi di bawah pemerintah (Permendikbud No. 33 tahun 2012)
  4. Pengangkatan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen di lingkungan kementerian yang memperoleh tugas tambahan diangkat sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi atau Dekan (Permendiknas No. 67 tahun 2008)
  5. Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (SE Dirjen Nomor 2705)
  6. Dosen PNS yang memiliki mas akerja minimal 8 tahun dapat ditempatkan pada jabatan structural di luar PT, dan dibebaskan sementara dari jabatan jika ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen dan semua tunjangan yang berkaitan dengan dosen akan diberhentikan secara sementara sampai tugasnya selesai (PP No.37 tahun 2009)
  7. Dosen dibebaskan sementara dari tugas jabatan jika ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya sebagai dosen (Kepmenkowasbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *