Perbedaan Tenaga Honorer dan PPPK

Menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dambaan banyak orang. Apalagi bagi mereka yang sudah bertahun-tahun menanti kejelasan nasib untuk diangkat menjadi PNS. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  sudah sangat jelas perbedaan Tenaga Honorer dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disebut PPPK.

Menurut UU Nomor 5 tahun 2014, ASN dibagi menjadi dua yaitu PNS dan PPPK. PNS merupakan pegawai yang diangkat tetap oleh Pembina kepegawaian serta memiliki nomor induk pegawai (NIP) yang terdaftar secara nasional.

Selama ini kita mengenal golongan K1 dan K2 pada tenaga honorer. K1 merupakan tenaga honorer yang digaji oleh APBN/APBD sedangan K2 digaji non APBN/APBD. Di luar K1 dan K2 dianggap tertutup sudah nasibnya sebagai CPNS jalur tenaga honorer. Artinya, tenaga honorer  harus melaksanakan kewajiban 1 tahun per 31 Desember 2005 dan aktif secara terus-menerus sampai diangkat sebagai PNS. Hal ini sesuai PP No.48 tahun 2005 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tahun 2013 tantang penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer. Maka dari itu, jika masih ada instansi yang mengangkat tenaga magang setelah tanggal tersebut sudah dianggap bukan tanggung jawab pemerintah. Tidak ada jaminan untuk diangkat sebagai PNS. Kecuali jika orang-orang tersebut mau mencoba mengikuti seleksi tes CPNS jalur umum. Pasalnya, jika mengikuti jalur ini maka tenaga honorer yang usianya memenuhi syarat dapat mencoba mendaftarkan diri melalui formasi umum. Mereka ikut berjuang bersama para fresh graduated untuk mendapatkan kursi PNS yang tidak mudah diperoleh.

Menurut PP No. 48 tahun 2005 dan PP No. 43 tahun 2007 serta PP No. 56 tahun 2012 tenaga honorer dapat diangkat sebagai CPNS jika mengikuti berbagai persyaratan administrasi tersentu dan tes. Jadi, tidak serta-merta K1 atau K2 dapat diangkat sebagai CPNS walaupun sudah bertahun-tehun mengabdikan diri. Tetap ada tes yang berfungsi menyaring kualitas calon abdi negara yang mengemban amanah besar tersebut.

Berbeda dengan tenaga honorer, PPPK memiliki posisi yang lebih aman. PPPK berhak memperoleh beberapa fasilitas layaknya pegawai negeri. Diantaranya adalah gaji bulanan, tunjangan, cuti, perlindungan dan juga pengembangan kompetensi. Namun, dengan menjadi PPPK bukan berarti mereka bis amenjadi PNS. PIntu PPPK bisa menjadi PNS jika setelah masa kontraknya habis lolos seleksi tes CPNS> Messkpun PPPK merupakan bagian ASN< tapi PPPK tidak dapat bsaja menjadi PNS. Langkah-langkah yang harus ditempuh ntuk menjadi PNS pun sama laiknya peserta tes CPNS yang lain.

Masing-masing instansi pemerintahan diharapkan dapat menyusun kebutuhan pegawai dengan baik dan benar sehingga jumlah PPPK yang diangkat sesuai dengan kebutuhan. Penghitungan yang cepat dan tepat sangat berpengaruh pada ketetapan pengangkatan calon PPPK. Masa kerja paling singkat untuk PPPK yaitu 1 tahun. Kontrak ini dapat diperpanjang sesuai hasil penilaian kinerja.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *