PNS Dilarang Berpolitik Praktis

Politik adalah hak setiap orang termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi”tidak” untuk berpolitik praktis. PNS mendapat larangan keras untuk tidak menjadi pengurus partai maupun menjadi anggota partai. PNS yang masuk ke dalam kepengurusan partai sama halnya dengan mempertaruhkan jabatan profesinya.

Sebelumnya telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam pelayanan kepada masyarakat, serta dilarang menjadi pengurus/anggota partai. Maka PNS yang ketahuan menjadi anggota/pengurus partai politik apapun akan diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat sesuai dengan jenis pelanggarannya.

pnspolitik

Jika kita kaji ulang sebenarnya ada satu sudut tanda tanya yang perlu didiskusikan. PNS memiliki kedudukan yang sama seperti TNI/POLRI. PNS dan TNI sama-sama digaji menggunakan uang rakyat. Mereka juga memeproleh tunjangan yang bersumber dari rakyat. Namun mengapa status TNI/POLRI dinetralkan dari hak suara sementara PNS masih memiliki hak suara? Sementara seperti yang kita tahu bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini.

Upaya menetralkan PNS dari partai politik baik itu sebagai pengurus maupun anggota sebenarnya cukup membingungkan. Karena alasan “netral”, justru banyak PNS yang tidak peduli dengan perkembangan politik karena dianggap tidak memberikan keuntungan apa-apa. Mereka tidak mau mempelajari perkembangan partai politik yang ada di sekitarnya. padahal ketika hari pemilihan umum datang, PNS harus menjatuhkan pilihan pada satu nama atau satu partai.

Sering ada kegalauan yang melanda PNS ketika mendiskusikan partai politik. Bagi yang salah menerima, upaya “diskusi” sering disalahartikan sebagai bentuk “pemihakan”. Padahal diskusi bersama rekan sejawat justru akan menambah wawasan PNS dalam mengembangkan ilmu-ilmu politik. Masalahnya, saat in banyak yang belum bisa membedakan mana yang politik dan mana yang berpolitik. Yang dilarang pemerintah adalah menjadi bagian dari politik praktis. Sementara PNS sebagai pemilik hak suara “diperbolehkan” mengikuti perkembangan politik tanpa masuk ke dalam kepengurusan.

Lalu, Bagaimana jika seorang PNS ingin masuk menjadi anggota/pengurus partai politik?

Untuk menjadi anggota/pengurus partai politik, PNS harus mengundurkan diri. Hal tersebut setelah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37  Tahun 2004 Pasal 3 bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

3. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *