PNS Jateng Dilarang Bawa Mobil dan Motor ke Kantor

Jumat tanpa motorKabar heboh datang bagi PNS di lingkungan kerja Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, PNS  Jateng dilarang bawa mobil dan motor ke kantor setiap hari Jum’at. Kebijakan ini tentu memberikan pro kontra. Terutama bagi PNS yang memiliki rumah berjarak jauh dengan tempat kerja.

Peraturan ini tertulis pada SK Gubernur Jateng Nomor 55/54 tahun 2015 tentang penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor bagi Instansi Pemprov Jateng tahun 2015-2020. SK tersebut ditandatangani Pak Gubernur per 29 September 2015.

Aturan tersebut didasari oleh UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan dan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tapi tidak perlu khawatir,

Peraturan ini tidak mentah-mentah langsung diberlakukan.  Akan ada tiga tahap yang ditempuh Pemprov Jateng agar kebijakan ini tidak menjadi “kebijakan mati”.

1. Oktober-Desember 2015  sebulan sekali (Jum’at pekan keempat)

2. Januari-Maret 2016 sebulan dua kali (Jum’at pekan ketiga keempat)

3. April 2016 dan seterusnya (tiap hari Jum’at)

Setiap tahapan akan diberi evaluasi agar pemerintah mengetahui sejauh mana keefektifan penerapan kebijakan baru ini berjalan.

Setiap kebijakan tentu menghadirkan pro kontra, khususnya di kalangan pelaku atau sasaran kebijakan. Dapat dibayangkan jika kebijakan ini benar-benar berlaku. Mungkin tujuan pokok untuk mengurangi emisi penggunaan BBM bisa tercapai, tapi di lain hal dapat dibayangkan tingkat kedisiplinan pegawai.

Pegawai yang rumahnya jauh akan kewalahan mengatur waktu untuk berangkat lebih awal. Apalagi jika tidak ada kerabat yang bersedia mengantar ke kantar. Jika ada kendaraan yang melewati rumah tidak menjadi masalah. Namun, bagaimana jika tempat tinggal PNS jauh dari jalur yang dilewati kendaraan umum. Alhasil yang terjadi adalah banyak pegawai yang terlambat masuk kantor.

Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pegawai-pegawai yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan alasan telat masuk kantor.  Alasan kesulitan mencari kendaraan umum menjadi alasan yang dinilai pas dan tepat sesuai kondisi saat kebijakan ini berlangsung. Hal-hal seperti inilah yang perlu ikut dikaji agar kebijakan dapat berjalan dua arah.

Pada dasarnya kebijakan ini perlu diapresiasi oleh berbagai pihak. Pasalnya, upaya pemerintah untuk mengurangi emisi sudah sangat baik. Apalagi menggunakan pejabat negara sebagai contoh. Bukankah selama ini banyak pejabat yang ingin memberikan perubahan ke arah lebih baik tapi dirinya sendiri tidak memulainya? Mungkin kebijakan  ini merupakan langkah yang diambil pemerintah agar PNS dapat dijadikan teladan bagi masyarakat umum. PNS adalah pelayanan masysrakat yang juga sebagai contoh bagi masyarakat. Jika PNS nya mau memulai menghemat energi tentu masyarakatnya juga secara tidak langsung mencontohnya. Terutama yang memiliki keluarga PNS.

Meskipun kebijakan ini menuai pro dan kontra. Alangkah lebih baiknya jika semua yang “merasa” PNS mematuhi peraturan ini. Menjadi abdi negara berarti menjadi tokoh yang mematuhi peraturan negaranya. Oleh karena itu, melihat dampak positif negatif yang terjadi pasca berjalannya kebijakan ini tentu lebih “bijak” daripada hanya berkomentar di awal.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *