Syarat Poligami bagi PNS Kemenhan SE/71/VII/2015

Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bebas untuk menentukan hubungan pernikahannya. Apalagi jika ingin berpoligami. Khusus bagi PNS Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah diatur Surat Edaran nomor SE/71/VII/2015 tentang Persetujuan/Izin Perkawinan dan Perceraian. Aturan yang ditandatangani Sekjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Sumardi khusus mengatur tentang poligami.

Surat Edaran itu mulai berlaku sejak tanda tangan SE tanggal 22 Juli 2015. Memang belum lama surat edaran ini berlaku sehingga belum banyak pegawai Kemenhan yang tau. Dalam surat edaran itu tercata lima syarat poligami bagi PNS Kemenhan.

Pertama, poligami yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut pegawai tersebut. Jika tujuan poligami tidak untuk menyakiti maka dibenarkan PNS melakukan poligami.

Kedua, istri pertama PNS memenuhi syarat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan (bisa hanya salah satu syarat).

Ketiga, memenuhi 3 syarat wajib. Apa saja tiga syarat wajib itu? Syaratnya adalah memperoleh persetujuan dari istri pertama, jumlah penghasilan cukup untuk menghidupi lebih dari satu istri, dan ada jaminan tertulis untuk bersikap adil kepada istri dan anak-anaknya.

Keempat, PNS yang ingin berpoligami harus bisa menjelaskan alasan berpoligami kepada atasan. Jika tidak bisa memberikan alasan yang tepat maka ia gagal berpoligami.

Kelima, PNS memperoleh izin dari atasan langsung di lingkup kerjanya. Izin tersebut diperoleh secara tertulis sehingga ada bukti riil.

Dengan diturunkannya surat edaran tersebut, Kapuskom Publik Kemenhan berharap jumlah PNS yang berpoligami dapat menurun. Pasalnya, lima syarat yang diberikan pemerintah tidaklah mudah. Butuh banyak pertimbangan dan usaha untuk mencapai kelimanya. Lima syarat ini sebenarnya bukan solusi bagi PNS yang ingin berselingkuh. Justru ini adalah jalan untuk berpikir ulang bagi PNS yang hendak selingkuh.

Tidaklah mudah menjalani poligami. Apalagi bagi seorang PNS yang merupakan teladan bagi masyarakat luas. Poligami memang bukan kesalahan asal berada pada jalan yang benar. Jika poligami hanya dilakukan untuk memenuhi “nafsu”, tentu menjalani kesalahan mengizinkan PNS berpoligami.

Penilaian publik terhadap PNS yang berpoligami lebih banyak menjadi stigma buruk. Padahal tidak seharusnya PNS bersikap demikian. PNS harus bisa selalu menjadi teladan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.



No Responses to “Syarat Poligami bagi PNS Kemenhan SE/71/VII/2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *