Tunjangan Kinerja Badan Intelijen Negara (BIN)

Tunjangan Kinerja Badan Intelijen Negara – TUKIN atau tunjangan kinerja adalah penghasilan yang didapatkan oleh pegawai selain penghasilan pokok (gaji), yang diberikan sesuai dengan kinerja dan kompetensi pegawai tersebut. Selain sesuai dengan kinerjanya, pendapatan Tunjangan Kinerja tersebut dilihat dari jabatannya. Kehadiran Tunjangan Kinerja yang ditetapkan oleh Presiden tersebut diharapkan dapat menjadikan para pegawai di lingkungan pemerintahan atau lembaga dapat menjadi lebih giat dalam bekerja. Tunjangan Kinerja tersebut dapat turun dari nominal yang ditentukan bila kinerja pegawai tersebut dirasa tidak maksimal atau tidak dapat memenuhi target dalam bekerja.

tunjangan kinerja badan intelejen negara

Tahun 2013 menjadi tahun yang membawa kabar gembira bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN). Pasalnya di tahun tersebut Badan Intelijen Negara ditetapkan sebagai salah satu lembaga yang mendapatkan Tunjangan Kinerja (TUKIN). Pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara adalah pegawai negeri dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara. Pemberian tunjangan kerja tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja para pegawai khususnya di dalam lingkungan Badan Intelijen Negara. Tunjangan Kinerja tersebut diberikan setiap bulan pada para pegawai yang memiliki jabatan tertentu. Besar tunjangan yang diberikan, kelas jabatan terendah pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara mendapatkan Rp.1.563.000,00 dan kelas jabatan tertinggi pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara sebesar Rp. 19.340.000,00. Penentuan kelas atau jabatan  dari para pemangku jabatan di lingkungan Badan Intelijen Negara tersebut menjadi kewenangan dari Kepala Badan Intelijen Negara sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013, Tunjangan Kinerja Badan Intelijen Negara tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS), pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Badan Intelijen Negara, pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pendiun, da pegawai yang telah mendapatkan remunerasi sebagai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012. Ketentuan lebih lanjut menganai siapa saja pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara yang tidak menerima tunjangan kinerja diatur dengan peraturan Kepala Badan Intelijen Negara.

Bagi pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi makan tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. Apabila tunjangan profesi yang diterima tersebut lebih besar dari pada tunangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya. Hal tersebut sesuai dalam pasal 8.

Tunjangan Kinerja Badan Intelijen Negara dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013. Nominal Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada pegawai lingkungan Badan Intelijen Negara diperhitungkan sesuai pencapaian kinerja setiap bulannya. Pajak Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara tersebut berasal atau dibebankan kepada Anggaran Pendapatasn dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Ketentuan teknis pelaksannan Peraturan Presiden tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.

Tunjangan kinerja tersebut memberikan semangat positif bagi beberapa pegawai. Dengan tambahan dana yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut pegawai diharapkan untuk lebih rajin dan giat dalam bekerja. Walaupun proses pengeluaran dana Tunjangan Kinerja memang tidak cukup mudah, diharapkan bagi para pegawai untuk tetap bersabar dalam menunggu prosesnya.
Demikian informasi yang dapat kami berikan mengenai Tunjangan Kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) serta sedikit pengetahuan mengenai Tunjangan Kinerja (TUKIN). Semoga sedikit informasi dari kami dapat bermanfaat bagi Anda para pembaca.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *