Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perpres 188 Tahun 2014

Dengan ditetapkanya Peratuan Presiden nomor 188 Tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Desember 2014 maka akan ada kenaikan yang cukup signifikan bagi PNS yang berdinas di Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya tunjangan di BPK bukan diatur dengan peraturan presiden melainkan dengan Keputusan Kepala BPK nomor yang sistem grade dan besarnya sama seperti tunjangan khusu pembinaan keuangan negara (TKPKN) di lingkungan kementerian keuangan.

tunjangan kinerja bpk

Penetapan tunjangan kinerja BPK dengan perpres 188 Tahun 2014 menyergamkan dengan ketentuan yang mengatur tunjangan kinerja di kementerian lembaga lain yang menggunakan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Kemenkeu Perpres 156 2014, KPU Perpres 189 2014, Kementerian Agama Perpers 108 2014). Dalam sistem pemberian tunjangan kinerja BPK di dasarkan pada kelas jabatan dari model peringkat jabatan menggunakan Factor Evaluation System. Dengan menggunakan sistem FES ada 17 kelas jabatan. Model ini sama seperti yang sudah diterapkan di Sekjend KPU. Sistem FES memiliki jumlah grade yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode Hays. Dalam sistem HAYS ada 27 grade sedangkan di FES hanya ada 17 grade.

Besar Tunjangan Kinerja BPK

No Kelas Jabatan Besar Tunjangan Kinerja
1 17 Rp41.550.000,00
2 16 Rp36.870.000,00
3 15 Rp29.286.000,00
4 14 Rp22.295.000,00
5 13 Rp20.010.000,00
6 12 Rp16.000.000,00
7 11 Rp12.370.000,00
8 10 Rp10.760.000,00
9 9 Rp9.360.000,00
10 8 Rp7.523.000,00
11 7 Rp6.633.000,00
12 6 Rp5.763.000,00
13 5 Rp4.807.000,00
14 4 Rp2.849.000,00
15 3 Rp2.354.000,00
16 2 Rp1.947.000,00
17 1 Rp1.540.000,00

Dengan melihat tabel di atas, terlihat bahwa besar tunjangan ini sampai saat ini masih yang terbesar jika dibandingkan dengan Kementerian Lembaga lain. Jika dikemeterian keuangan grade 6 diberikan tunjangan kinerja 3,6 juta di BPK diberikan tunjangan kinerja sebesar 5,7 juta sedangkan di kementerian lain dengan grading serupa diberikan tunjangan kinerja rata-rata 2juta. Tunjangan tersebut akan dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2014 dengan berdasar pada capaian kinerja pegawai dan besarnya paja atas tunjangan kinerja tersebut dibebankan pada APBN.

Pegawai BPK yang tidak mendapat Tunjangan Kinerja

a. Pegawai di lingkungan BPK yang tidak memiliki jabatan tertentu.
b. Pegawai di lingkungan BPK yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan.
c. Pegawai BPK yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberika uang tunggu
d. Pegawai BPK yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan/instansi di luar BPK.
e. Pegawai CLTN atau bebas tugas dalam masa persiapan pensiun.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran tunjangan kinerj di BPK ini akan diatur dengan peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *