Aturan Baru Mutasi dan Promosi Bagi PNS

Pemerintah tengah membuat aturan baru terkait dengan mutasi dan promosi untuk ASN dan juga PNS. Dalam aturan baru tersebut dijelaskan secara rinci syarat dan ketentuan terkait dengan mutasi dan promosi. Apabila Anda tertarik untuk menjadi PNS, ada baiknya mengetahui terkait ketentuan tersebut.

Aturan Baru Mutasi dan Promosi Bagi PNS

Aturan mengenai mutasi dan promosi bagi PNS tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tahun 2020 di Nomor 17. Di dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 terkait dengan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Ada beberapa ketentuan yang berubah dalam PP tersebut, terutama berkaitan dengan promosi dan mutasi yang hendak dilakukan oleh PNS, berikut merupakan diantaranya:

Presiden Dapat Mencabut Jabatan

Sebagai presiden, Joko Widodo berhak untuk mencabut jabatan PNS ataupun ASN, begitu pula untuk mengangkat dan memindahkan PNS. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah terkait dengan manajemen serta pengaturan jabatan PNS. Masih di dalam ayat tersebut, ketentuan lain yang berubah antara lain:

  1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berhak untuk memindahkan, mengangkat atau mencabut jabatan PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga, sekrtaris jenderal atau lembaga non struktural lainnya.
  2. Pendelegasian atau pemberhentian PNS kepada gubernur di provinsi juga bisa dilakukan, berlaku juga untuk Jaksa Agung, Kepala Polisi RI, Kepala BIN dan pejabat lain yang telah ditentukan oleh Presiden.

Ini tentu berbeda dengan aturan sebelumnya yang menyatakan bahwa Presiden bisa langsung mencabut jabatan untuk efektifitas kerja dalam pemerintahan, bukan mencabut delegasi dan kewenangan.

Baca Juga : Syarat CPNS Menjadi PNS

Aturan Promosi Jabatan

Selain manajerial pencabutan, pengangkatan dan pemindahan jabatan, aturan baru tersebut juga memberikan ketentuan terkait dengan mutasi dan promosi bagi PNS. Untuk promosi, pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuian dan promosi langsung.

Mereka yang mendapatkan promosi akan masuk dalam jajaran jabatan fungsional keahlian dan keterampilan tetap harus lulus tes uji, berupa:

  1. Uji kompetensi teknis.
  2. Uji kompetensi manajerial.
  3. Uji kompetensi sosial dan kultural.

Semua tahapan ujian tersebut harus sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang disusun oleh instansi Pembina PNS yang lebih tinggi. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 17 Tahun 2020. Sedangkan untuk persyarakatan promosi jabatan dan pengangkatan, baik untuk jabatan fungsional, keterampilan atau keahlian, diantaranya adalah:

  1. Memiliki status sebagai PNS dan memiliki integritas serta moral yang baik.
  2. Sehat jasmani serta rohani.
  3. Memiliki ijazah paling rendah diploma IV atau sarjana sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut.
  4. Nilai presentasi kerja bernilai baik dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
  5. Syarat lain akan ditetapkan oleh Menteri atau pemerintah secara umum.

Pelaksanaan Mutasi untuk PNS

Setelah mengetahui aturan terkait dengan promosi, PNS juga berhak melakukan mutasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mutasi dan promosi PNS boleh dilakukan oleh semua jajaran PNS tanpa terkecuali, asalkan tetap tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Mutasi merupakan hak PNS, namun mereka tetap harus berpedoman dengan aturan yang berlaku sesuai regulasi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ada beberapa alasan kenapa seseorang melakukan mutasi PNS, diantaranya mengikuti suami atau istri, mengembangkan karir, merawat orang tua ataupun mengembangkan karir yang dimiliki.

Secara umum, pengertian mutasi adalah perpindahan tugas atas permintaan sendiri, terkait dengan tata cara pelaksanaan mutasi adalah sebagai berikut:

Syarat dan Aspek Melakukan Mutasi

Ada beberapa syarat dan aspek yang perlu diperhatikan jika hendak mengajukan mutasi, diantaranya:

  • Kompetensi yang dimiliki oleh PNS serta pola karir yang hendak diambil.
  • Pemetaan pegawai serta kelompok rencana suksesi atau lebih sering disebut sebagai talent pool.
  • Perpindahan dan pengembangan karir yang dimiliki oleh PNS.
  • Penilaian atas prestasi kerja dan perilaku kerja, sebab baik mutasi dan promosi PNS harus dilakukan oleh mereka yang berintegritas dan memiliki track record baik.
  • Kebutuhan organisasi serta sifat pekerjaan teknis, tergantung dengan klasifikasi jabatan.

PNS yang mengajukan mutasi hanya boleh melakukannya paling singkat 2 tahun dan paling lama lima tahun. Artinya dalam jangka waktu tersebut, PNS yang sudah mengajukan mutasi tidak diperbolehkan pindah ke instansi baru atau mengajukan pindah kembali sebelum proses mengabdi selesai selama 2 tahun.

Sedangkan batasan paling lama lima tahun diberikan misalnya untuk PNS yang memiliki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang hanya bisa diduduki selama 5 tahun saja, tidak boleh lebih.

Syarat Administratif Melakukan Mutasi PNS

Mutasi dan promosi bagi PNS tetap harus dilakukan dengan syarat administratf sebagai pelengkap dokumen, diantaranya adalah:

  1. Melampirkan analisi jabatan serta beban kerja PNS terhadap jabatan yang hendak dimutasi.
  2. Surat permohonan mutasi dari PNS yang hendak melakukan mutasi.
  3. Surat usul mutasi dari PPK intsnasi penerima, dengan menyebutkan jabatan yang hendak diduduki oleh PNS tersebut.
  4. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal PNS dengan menyebutkan jabatan yang dimiliki.
  5. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang hendak melakukan mutasi tidak sedang dalam proses disiplin atau peradilan yang dibuat PPK.
  6. Melampirkan salinan sah keputusan pangkat atau jabatan terakhir.
  7. Salinan sah penilaian prestasi kerja dalam dua tahun terakhir.
  8. Surat penyataan bahwa PNS yang hendak melakukan mutasi tidak sedang dalam tugas belajar atau ikatan dinas.
  9. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat dimana PNS tersebut bekerja sebelumnya.

Mutasi dan promosi bagi PNS dimaksudkan bukan untuk kemudahan bagi PNS yang mengajukan mutasi saja, namun juga sebagai distribusi ASN. Jangan sampai distribusi ASN yang tidak merata membuat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berkurang.

Tips Melakukan Promosi PNS

Mutasi memang tidak membutuhkan banyak trik, berbeda dengan promosi yang membutuhkan banyak usaha bagi PNS. Jika Anda ingin mendapatkan promosi untuk jabatan yang Anda miliki, berikut adalah beberapa tips yang bisa dilakukan.

  1. Angka Kredit yang Tinggi
    Jika ingin mendapatkan kenaikan pangkat dengan mudah, Anda harus memiliki angka kredit yang tinggi. Untuk mendapatkannya Anda bisa mengikuti seminar, workshop, maupun diklat sesuai bidang.
  2. Kinerja yang Baik
    Agar mendapatkan promosi, tentunya Anda harus memiliki kinerja yang baik. Jika Anda malas-malasan, atasan tentu mempertimbangkan ulang untuk menaikkan jabatan Anda karena tanggung jawab yang diberikan tidak dikerjakan dengan baik.
  3. Karya dan Gelar Pendidikan
    Untuk Anda yang ingin mendapatkan promosi lebih cepat, memiliki gelar pendidikan dan karya yang baik bisa menjadi awal yang menentukan. Mereka yang memiliki jenjang pendidikan tinggi bisa lebih mudah mendapatkan promosi.

Demikianlah informasi lengkap terkait dengan mutasi dan promosi bagi PNS, semoga informasi tersebut dapat membantu Anda yang tertarik dengan kegiatan internal PNS tersebut.

Kata Kunci Pencarian:

apakah mutasi jabatan baru asn sah apabila belum ada pemberhentian jabatan lama,Instansi terkait pns

Leave a Reply

%d bloggers like this: