Begini Cara Mengajukan Tunjangan Fungsional Guru Honorer

Tidak hanya menjadi profesi idaman banyak orang. Namun guru juga merupakan pekerjaan yang mulia karena bisa membantu mencerdaskan anak bangsa.

Dulu, penghasilan guru terhitung pas-pasan. Namun kini, penghasilan tersebut sudah berubah menjadi lebih baik terutama bagi yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun di beberapa wilayah masih ada juga guru yang gajinya sangat rendah.

Selain penghasilan bulanan, guru juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan, juga berbagai tunjangan, salah satunya adalah TPG atau Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan tersebut bisa diperoleh guru berstatus PNS, juga mereka yang non-PNS.

tunjangan fungsional guru

Telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 ayat (4) mengenai TPG ini. Dimana TPG akan diberikan pada guru maupun dosen baik PNS atau non-PNS, setiap bulannya.

Baca Juga : Gaji dan Tunjangan PNS Guru Tahun 2021

Adapun besaran TPG sendiri akan disesuaikan dengan golongannya yaitu sebesar satu kali gaji pokok yang didapat setiap bulannya. Pemerintah sendiri memberikan TPG ini mulai dari bulan Januari setiap tahunnya setelah guru ataupun dosen tersebut mendapatkan nomor registrasi dan nomor sertifikat pendidik.

Sementara berdasarkan Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008, diungkapkan bahwa guru tetap yang bukan PNS namun telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru. Maka akan diberikan tunjangan profesi sebesar Rp 1,5 juta.

Tunjangan tersebut akan diberikan setiap bulannya, sampai dengan guru tersebut memperoleh jabatan fungsional guru. Sayangnya tidak semua guru bisa mendapatkan TPG, karena mereka haruslah mengantongi sertifikat profesi pendidik terlebih dahulu.

Sertifikat profesi pendidik biasanya akan dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Bagi guru berstatus PNS sebetulnya masih bisa mendapatkan tunjangan lainnya, seperti tunjangan keluarga, tunjangan anak, uang makan, dan lain-lainnya.

Sementara bagi guru honorer yang sudah bisa dipastikan non PNS, meliputi GTT dan GTY yaitu Guru Honorer, (Honorer Pusat/Daerah/Komite dll) dan Guru Yayasan yang mengajar di sekolah-sekolah lingkungan Kemendikbud juga Kemenag, bisa mendapatkan Tunjangan Fungsional Guru uang merupakan program pemberian subsidi dari pemerintah.

Ada pun besarnya tunjangan adalah Rp 300.000 setiap bulannya yang pencairannya sendiri bisa dilakukan setiap enam bulan sekali. Bagi guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan, maka sebaiknya memerhatikan ketentuan berikut ini.

  • Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan tersebut. Maka yang diprioritaskan adalah guru yang telah mengajar lebih dari 24 jam tatap muka per minggunya.
  • Masa kerja mengajar di sekolah swasta minimal 5 tahun atau bagi yang mengajar di sekolah negeri, minimal mengajar 6 tahun.
  • Lebih diutamakan bagi guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang telah dibuktikan dalam sistem Dapodik ( Data Pokok Pendidikan) atau melalui surat keterangan dari Kepala Sekolah yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
  • Tunjangan Fungsional Guru lebih diprioritaskan bagi guru dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D-IV atau guru dalam jabatan yang sedang mendapat kesempatan peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
  • Guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik dan bukan PNS.

Cara Mengajukan Tunjangan Fungsional Guru Honorer

Pengajuan usul untuk mendapatkan tunjangan fungsional bisa dilakukan Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan membawa persyaratan ini.

  • Surat Pengantar dari KUPT Kecamatan
  • Fotocopy SK awal bertugas hingga akhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah
  • Fotocopy NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah
  • Fotocopy SK Pembagian tugas mengajar yang terakhir dan dilegalisir oleh KUPT
  • Fotocopy rekening bank
  • Fotocopy NPWP

Berdasarkan data penerima subsidi tunjangan fungsional tahun anggaran 2015, pemerintah akan melakukan pembayaran subsidi Tunjangan Fungsional Guru, yang nominasinya sendiri berdasarkan data guru yang sudah valid dalam Dapodikdas.

Pemerintah juga sudah menetapkan calon guru penerima subsidi tunjangan fungsional paling lambat adalah tanggal 25 Maret 2015, yang dilakukan secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan. Yang tentunya dilakukan setelah kabupaten/kota melakukan verifikasi atas calon penerima subsidi tunjangan fungsional sesuai dengan jumlah kuota yang ditentukan.

Namun sebelum penerbitan SK penerima bantuan biaya, guru juga bisa melihat kelengkapan data atau persyaratan untuk menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV pada laman info GTK (guru dan tenaga kependidikan) atau laman info guru.

Sekadar tambahan informasi bahwa laman info GTK merupakan fasilitas bagi guru/PTK yang disediakan oleh Direktorat guru dan tenaga kependidikan. Sehingga setiap guru bisa melakukan pengecekan hasil verifikasi data yang telah dikirim melalui aplikasi Dapodik.

Berikutnya info validasi ini nantinya berfungsi untuk membantu guru menampilkan data. Jadi, ketika ada data yang salah maka proses perbaikannya dapat dilakukan melalui aplikasi dapodik yang ada di sekolah masing-masing.

Perlu Anda ketahui juga bahwa Direktorat P2TK Dikdas menerbitkan SK penerima subsidi tunjangan fungsional, bagi guru calon penerima subsidi tunjangan fungsional yang memenuhi syarat, satu kali dalam satu tahun.

Berdasarkan SK penerima subsidi tunjangan fungsional guru tersebut, Direktorat P2TK Dikdas akan menyiapkan berkas SPP dan SPM untuk diajukan ke Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN), selanjutnya pembayaran akan dilakukan melalui 2 tahap.

Namun sebelumnya KPPN akan menelaah dan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D), yang kemudian dikirimkan ke Direktorat P2TK Dikdas sebagai Bukti Penyaluran dana. Bila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Cara Mendapatkan NUPTK

Salah satu persyaratan agar bisa me dapatkan Tunjangan Fungsional.guru adalah dengan menunjukkan NUPTK atau nomor induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK sendiri biasanya akan diberikan pada GTK PNS ataupun non-PNS, yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK.

Terdiri atas 16 angka yang bersifat unik dan tetap, NUPTK tidak akan berubah meskipun telah yang bersangkutan telah berpindah tempat untuk mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian atau bila terjadi perubahan data. Di mana nomor identitas resmi tersebut bisa digunakan untuk keperluan identifikasi, dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan.

Cara untuk mendapatkan NUPTK adalah dengan memasukkan sejumlah data dengan lengkap, benar dan valid pada aplikasi Dapodikdasmen atau dapodik paud dikmas. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan – Kemendikbud akan melakukan verifikasi dan setelah dinyatakan lulus, maka PDSPK akan menerbitkan NUPTK.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai bagaimana cara mengajukan tunjangan fungsional guru honorer. Bagaimanapun tunjangan-tunjangan seperti ini memiliki banyak sekali manfaat. Selain bertujuan untuk mengangkat martabat guru, juga meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran hingga memungkinkan untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan bermutu yang tentunya diharapkan oleh semua pihak.

Leave a Reply

%d bloggers like this: