Info Tebaru! Gaji, Tunjagan Kineja dan THP Kementerian ATR/BPN

Info Tebaru! Gaji, Tunjagan Kineja dan THP Kementerian ATR/BPN

Hai sahabat Wikipns, kali ini kita akan berbagi info mengenai Gaji, tunjangan kinerja dan THP PNS/ASN di kementerian Agraria dan Tata ruang /Badan Pertanahan Nasional, namun sebelum ke inti materi, yuk kita mengenal sekilas mengenai Kementerian ATR/BPN berikut..

Sekilas Tentang Kementerian ATR/BPN

Menurut Peraturan Presiden No. 17 tahun 2015, mengenai Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Agraria / Pertanahan dan Tata Ruang guna membantu Bapak Presiden dalam menjalankan Pemerintahan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  • Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
  • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
  • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, disusun atas:

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Tata Ruang;
  3. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan;
  4. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan;
  5. Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
  6. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah;
  7. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
  8. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah;
  9. Inspektorat Jenderal;
  10. Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah;
  11. Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan; dan
  12. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan.

Adapun Badan Pertanahan Nasional, Sesuai dengan Perpres No. 20 tahun 2015, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

  1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
  2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
  3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
  4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
  5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
  6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
  7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
  8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
  9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
  10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
  11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPN di daerah, dibentuknya kantor wilayah BPN di provinsi dan kantor Pertanahan di kabupaten kota.

Lalu berapakah gaji pegawai PNS/ASN di kementerian ATR/BPN?, ikuti penjelasan berikutnya..

Baca Juga: 6 Hal Yang Harus Dipertimbangkan Sebelum Berkarir di PNS

Gaji PNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2021

Untuk saat ini, besarnya gaji bagi para pegawai PNS di kementerian ATR/BPN, masih mengikut peraturan yang lama, yakni, Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2019 yang mengatur mengenai Gaji Pegawai PNS.

Secara ringkas, Dalam Peraturan tersebut dituliskan bahwa:

  • Gaji untuk PNS golongan I, tertingginya Rp 2.686.500 dan terendahnya Rp 1.560.800
  • Gaji untuk PNS golongan II, tertingginya Rp 3.820.000 dan terendahnya Rp 2.022.200
  • Gaji untuk PNS golongan III, tertingginya Rp 4.797.000 dan terendahnya Rp 2.579.400
  • Gaji untuk PNS golongan IV, tertingginya Rp 5.901.200 dan terendahnya Rp 3.044.300

Dan selengkapnya mengenai gaji pegawai PNS sesuai dengan PP No. 15 Tahun 2019, Bisa Anda Baca dan Unduh DISINI!

Baca Juga: Perbedaan PNS Pusat Dan Daerah Serta Keuntungan Jadi PNS Pusat

Tunjangan Kinerja di Kementerian ATR/BPN

Selain memperoleh Gaji Pokok, PNS/ASN di kementerian ATR/BPN juga memperoleh pendapatan tambahan berupa tunjangan Kinerja yang diberikan setiap bulannya. Untuk saat ini besarnya tunjangan yang diberikan masih diatur dalam PERPRES No. 9 Tahun 2020, yang mengatur mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian ATR/BPN.

Berikut ini adalah kisaran tunjangan kinerja sesuai dengan PERPES No. 9 Tahun 2020, yang masih berlaku hingga sekarang:

No Kelas
Jabatan
Tunjangan
Perkelas Jabatan
1 17 Rp. 29.085.000
2 16 Rp. 20.695.000
3 15 Rp. 14.721.000
4 14 Rp. 11.670.000
5 13 Rp. 8.562.000
6 12 Rp. 7.271.000
7 11 Rp. 5.183.000
8 10 Rp. 4.551.000
9 9 Rp. 3.781.000
10 8 Rp. 3.319.000
11 7 Rp. 2.928.000
12 6 Rp. 2.702.000
13 5 Rp. 2.493.000
14 4 Rp. 2.350.000
15 3 Rp. 2.216.000
16 2 Rp. 2.089.000
17 1 Rp. 1.968.000

Baca Juga: Ulasan Lengkap Tugas Belajar Bagi PNS

Tunjangan Kinerja PNS/ASN Kementerian ATR/BPN dari Tahun Ke Tahun

Tunjangan kinerja Bagi para pegawai PNS/ASN di kementerian ATR/BPN, telah diberikan sejak dikeluarkannya PERPRES No. 140 Tahun 2015, sejak ditetapkannya peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni:

  1. Mulai ditetapkan sejak diterbitkannya PERPRES No. 140 Tahun 2015, kemudian
  2. Dilakukan Perubahan Besaran tunjangan dengan keluarnya PERPRES No. 120 Tahun 2016,setelahnya
  3. Perubahan Atas peraturan peraturan PERPRES No. 120 Tahun 2016 digantikan dengan PERPRES No. 91 Tahun 2018, selanjutnya..
  4. Perubahan tunjangan kinerja menurut PERPRES NO. 9 TAHUN 2020, dan masih berlaku hingga sekarang

Sehingga Besaran perubahan tunjangan kinerja pada kementerian ATR/BPN telah dilakukan sebanyak 3 kali sebagaimana disebutkan diatas, yakni:

Kelas
Jabatan

PERPRES
No. 140 Tahun 2015
PERPRES
No. 120 Tahun 2016
PERPRES
NO. 9 TAHUN 2020,
17 Rp19.360.000 Rp. 22.842.000 Rp. 29.085.000
16 Rp14.131.000 Rp. 17.413.000 Rp. 20.695.000
15 Rp10.315.000 Rp. 12.518.000 Rp. 14.721.000
14 Rp 7.529.000 Rp. 9.600.000 Rp. 11.670.000
13 Rp 6.023.000 Rp. 7.293.000 Rp. 8.562.000
12 Rp 4.819.000 Rp. 6.045.000 Rp. 7.271.000
11 Rp 3.855.000 Rp. 4.519.000 Rp. 5.183.000
10 Rp 3.352.000 Rp. 3.952.000 Rp. 4.551.000
9 Rp 2.915.000 Rp. 3.348.000 Rp. 3.781.000
8 Rp 2.535.000 Rp. 2.927.000 Rp. 3.319.000
7 Rp 2.304.000 Rp. 2.616.000 Rp. 2.928.000
6 Rp 2.095.000 Rp. 2.399.000 Rp. 2.702.000
5 Rp 1.904.000 Rp. 2.199.000 Rp. 2.493.000
4 Rp 1.814.000 Rp. 2.082.000 Rp. 2.350.000
3 Rp 1.727.000 Rp. 1.972.000 Rp. 2.216.000
2 Rp 1.645.000 Rp. 1.867.000 Rp. 2.089.000
1 Rp 1.563.000 Rp. 1.766.000 Rp. 1.968.000

Baca Juga: Tata Cara Pensiun Dini PNS

Take Home Pay PNS Kementerian ATR/BPN

Take Home Pay atau disingkat dengan THP adalah, jumlah pendapatan yang bisa dibawa pulang oleh Pegawai, setelah ditambahkan pendapatan rutinnya. THP bagi para pegawai PNS Kementerian ATR/BPN besarnya mirip -mirip dengan instansi pemerintahan yang lainnya, yang disesuaikan dengan golongan, pangkat, dan masa kerjanya.

Namun secara umum, THP bagi para pegawai PNS, dibedakan menjadi 2 komponen, yakni

  • Komponen Tetap, berupa Gaji Pokok, Tunjangan yang melekat pada gaji pokok (Seperti; jabatan, beras, dll. ) dikurangi dengan potongan wajib. Jadi dimanapun seorang pegawai PNS, selama Pangkat, golongan, dan jumlah keluarganya sama, nantinya juga akan mendapatkan jumlah yang sama. Selanjutnya,
  • Komponen tak tetap, berupa Tunjangan kinerja, uang makan, dan perjalanan dinas. Dinamai dengan komponen tak tetap, karena komponen ini sebagian besarnya masih didasarkan menurut absensi. Sehingga, karyawan yang sering tidak masuk, tunjangan kinerjanya juga akan mengalami potongan.

Baca Juga: Begini Cara Mengajukan Tunjangan Fungsional Guru Honorer

Berikut ini kami berikan sedikit gambaran mengenai THP untuk pegawai Kementerian ATR/BPN Rekrutmen D3 golongan IIC dan Rekrutmen S1 golongna IIIA..

THP PNS Kementerian ATR/BPN Rekrutmen D3 Golongan IIC

Seorang pegawai dengan jabatan fungsional/pelaksana dengan pangkat golongan IIC dan masa kerja 3-4 tahun dan belum menikah, maka perhitungan THP-nya adalah sebagai berikut:

Komponen Besar Keterangan
Gaji Pokok 2.301.800 PP 15 Tahun 2019
Tunjangan Istri/Suami Masih Bujang
Tunjangan Anak Masih Bujang
Tunjangan Umum 180.000 Masih Pelaksana (Staff)
Tunjangan Beras 67.500 10 kg x 6.750
Tunjangan Pajak 70.280 sama dengan potongan PPh
Jumlah Kotor 2.619.580  
Potongan :    
IWP -230.180 10% dari gaji pokok
PPh -70.280  
Jumlah Bersih 2.319.120  
Tunjangan Kinerja 2.702.000 Kelas Jabatan 6*
Uang Makan 700.000 35.000 perhari
Perjalanan Dinas tidak ada perjalanan dinas
Take Home Pay 5.721.120

*Asumsi, rekrutmen D3 berada di kelas jabatan 6

Jadi pegawai di Kementerian ATR/BPN yang belum menikah tersebut, setiap bulannya bisa membawa pulang THP sekitar 5-6 juta. dan jumlah ini juga bisa lebih pada saat pegawai tersebut melakukan lembur atau perjalanan dinas.

Namun untuk pegawai yang masih berstatus sebagai CPNS hanya diberikan gaji sebesar 80% dari gaji pokoknya, dan tunjangannya diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku untuk masing-masing instansi terkait.

Baca Juga: Gaji PNS, Besar dan Cara Penghitungannya Lengkap

THP PNS Kementerian ATR/BPN Rekrutmen S1 Golongan IIIA

Sedangkan untuk Pegawai dengan jabatan fungsional umum/pelaksana, dengan pangkat golongan IIIA dan masa kerja golongan 0-1 tahun yang sudah menikah, dan memiliki seorang anak, perhitungan THP-nya adalah sebagai berikut:

Komponen Besar Keterangan
Gaji Pokok 2.579.400 PP 15 Tahun 2019
Tunjangan Istri/Suami 257.940 10% x Gaji Pokok
Tunjangan Anak 51.588 2% x Gaji Pokok
Tunjangan Umum 180.000 Masih Pelaksana (Staf)
Tunjangan Beras 202.500 3x 10 Kg x 6.750
Tunjangan Pajak 80.280 sama dengan potongan pph
Jumlah Kotor 3.351.708  
Potongan:    
IWP (Iuran Wajib Pegawai) -257.940 10% dari gaji pokok
PPh 80.280  
Jumlah Bersih 3.013.488  
Tunjangan Kinerja 2.928.000 Kelas Jabatan 7*
Uang Makan 740.000 37.000 per hari
Perjalanan Dinas 0 tidak ada perjalan dinas
Take Home Pay 6.681.488

*Asumsi, rekrutmen S1 berada di kelas jabatan 7

Jadi pegawai di Kementerian ATR/BPN yang telah menikah dan dikaruniai seorang anak tersebut, setiap bulannya bisa membawa pulang THP sekitar 6-7 juta. jumlah yang lumayan bukan?

Leave a Reply

%d bloggers like this: