Pahami Tata Cara dan Syarat Perceraian Bagi PNS

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebaiknya Anda menghindari perceraian karena hal ini amatlah dibenci.

syarat perceraian bagi PNS

Pernikahan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan unsur aparatur negara, abdi negara, dan masyarakat, dalam setiap tindakan, tingkah laku harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Baca Juga : Syarat Poligami Bagi PNS

Agar seorang PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya, hendaknya kehidupan seorang PNS harus serasi, sejahtera, dan bahagia. Akan tetapi permasalahan dalam rumah tangga tidak dapat dipungkiri dapat menimpa siapa saja dan terjadi secara terus-menerus sehingga bisa menyebabkan terjadinya perceraian bagi PNS.

Berikut informasi tata cara dan syarat perceraian bagi PNS:

Pada prakteknya di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS pernikahan  diatur sangat ketat, termasuk untuk perceraian ada syarat dan sanksi yang melekat pada seorang PNS yang akan bercerai yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Aturan Perceraian Bagi PNS

Bagi PNS yang akan bercerai terdapat sejumlah peraturan di antaranya adalah:

  • Bagi seorang PNS yang akan bercerai harus memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
  • Mengajukan permintaan secara tertulis bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin tersebut
  • Harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari terjadinya perceraian dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan

Ketentuan bagi Atasan

Disamping telah diatur tata cara  dan syarat perceraian bagi PNS, juga bagi atasan yang menerima permintaan izin dari PNS yang akan bercerai terdapat juga ketentuan yang harus diperhatikan, diantaranya:

  • Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, terhitung mulai tanggal menerima permintaan izin dimaksud.
  • Dalam aturan tersebut juga disebutkan jika tidak melaporkan perceraiannya atau perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat

Bagaimana Jika PNS Akan Melakukan Perceraian?

Apabila seorang PNS mau bercerai, berikut tata cara  dan syarat perceraian bagi PNS yang harus dilakukan berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 yaitu :

Alasan yang Sah untuk Melakukan Perceraian

  • Salah Satu Pihak Berbuat zina
    Hal ini dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan berupa surat pernyataan paling sedikit 2 (dua) saksi orang telah dewasa yang melihat perzinaan tersebut. Selain itu perzinaan juga diketahui oleh Camat, atau salah satu pihak baik suami atau istri dengan tertangkap tangan
  • Salah Satu Pihak Menjadi Pemabok, Pemadat, atau Penjudi
    Hal ini  dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bahwa salah satu pihak (suami atau istri) telah menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sulit disembuhkan. Beserta dengan surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut yang diketahui Camat
  • Tanpa Izin meninggalkan Pihak Lain Selama 2 (dua) tahun
    Hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa jika salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan , yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
  • Salah Satu Pihak Mendapat Hukuman Pidana Selama 5 (lima) tahun
    Hal ini dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap  dimana salah satu pihak mendapatkan hukuman selama lima tahun atau lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
  • Salah Satu pihak Melakukan Tindakan Kekerasan
    Hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa akan kekejaman atau penganiayaan berat yang bisa membahagiakan pihak lain, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
  • Hubungan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus  dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

PNS Harus Sudah Dibina di Instansinya

Tata cara dan syarat perceraian bagi PNS sudah diatur dengan baik, dimana sebelum bercerai, seorang PNS harus melaporkan kepada atasannya bahwa akan mengajukan permintaan izin perceraian, jika berkedudukan sebagai Penggugat, PNS akan memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian.

Namun jika berkedudukan sebagai Tergugat, PNS tersebut akan memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian. Bagi setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus menindaklanjuti surat permintaan izin perceraian PNS tersebut dengan berusaha merukunkan kembali pasangan suami istri tersebut.

Usaha merukunkannya dapat dilakukan dengan pembinaan perceraian yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak, bisa secara bersama-sama atau terpisah. Untuk mengetahui latar belakang perceraian, pembinaan bisa dalam bentuk tanya jawab terbuka,  usaha apa saja yang sudah dilakukan untuk mencegah perceraian. Setelah mendengar semuanya atasan dapat memberi-saran agar perceraian tidak berlanjut.

Atasan dapat memberikan tenggang waktu setelah dilakukan pembinaan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Permintaan izin perceraian harus segera dilaporkan kepada Pejabat Yang berwenang jika memang sudah tidak bisa dirukunkan kembali.

PNS Harus Mempunyai Izin dari Pejabat yang Berwenang

Permohonan izin perceraian dapat dikabulkan atau ditolak melalui Tim Penetapan Hukum PNS dengan melakukan pembinaan kepada kedua belah pihak dengan mempertimbangkan

  • Alasan-alasan yang ditulis PNS dalam surat permintaan izin perceraian beserta dengan lampiran-lampirannya
  • Pemberian pertimbangan dari atasan PNS tersebut
  • Keterangan dari pihak lain yang dirasa mengetahui memgenai PNS yang mengajukan permintaan izin perceraian.

Pemberian izin perceraian dapat ditolak atau tidak dikabulkan jika:

  • Bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  • Tidak ditemukannya alasan yang sah untuk bercerai
  • Bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Alasan perceraian yang diajukan tidak dapat diterima dengan akal sehat.

Untuk melakukan perceraian ada tata cara dan syarat perceraian bagi PNS dimana harus mendapatkan izin (Penggugat) atau surat keterangan untuk melakukan perceraian (Tergugat). Jika tidak, mempunyai surat izin harus menanggung risiko dengan dijatuhi hukuman diisplin tingkat berat .

Disamping itu, bagi seorang PNS yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, jika sudah putus perceraiannya yang berkekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Pengadilan, maka wajib untuk melaporkan perceraian tersebut secara hierarki paling lambat 1 (satu) bulan mulai dari tanggal perceraian.

Jika hal tersebut tidak dilaporkan perceraiannya oleh PNS tersebut, maka juga akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Itu dia tata cara dan syarat perceraian bagi PNS. Semoga bermanfaat dan dapat memberi informasi bagi Anda.

Leave a Reply

%d bloggers like this: