Terbaru! Gaji, Tunjangan Kinerja, dan THP PNS BPPT 2021

Gaji, Tunjangan Kinerja, dan THP PNS BPPT 2021

Hi Pembaca Setia Wikipns! Kali ini kami akan membahas mengenai Gaji, Tunjangan Kinerja, dan THP PNS BPPT di tahun 2021. BPPT merupakan kepanjangan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga ini adalah lembaga pemerintah  Nonkementerian Indonesia yang berada dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia.

Mengenai Tugas, Fungsi, dan lainnya bisa anda simak pada materi selengkapnya..

Tugas dan Fungsi BPPT

Tugas BPPT

Tugas pokok BPPT yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

Fungsi BPPT

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPT menjalankan fungsi sebagai berikut:

• Pengkajian dan Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
• Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;
• Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta membina alih teknologi;
• Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Gaji PNS BPPT

Gaji untuk para pegawai PNS / ASN BPPT yang terbaru masih mengacu pada peraturan dua tahun yang lalu yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Mengenai gaji PNS secara ringkas bisa dituliskan sebagai berikut:

Gaji Untuk Golongan I, Terendah Rp. 1.560.800 dan tertinggi Rp. 2.686.500

Gaji Untuk Golongan II, Terendah Rp. 2.022.200 dan tertinggi Rp. 3.820.000

Gaji Untuk Golongan III, Terendah Rp. 2.579.400 dan tertinggi Rp. 4.797.000

Gaji Untuk Golongan IV, Terendah Rp. 3.044.300 dan tertinggi Rp. 5.901.200

dan Selengkapnya mengenai gaji PNS dalam sesuai PP No. 15 Tahun 2019 bisa anda baca dan Unduh DISIN!

Baca Juga:Apa Itu KP4 PNS?

disamping mendapatkan gaji pokok, PNS BPPT juga memperoleh tunjangan, simak pembahasannya berikut…

Tunjangan Kinerja BPPT

Tunjangan Kinerja Untuk Pegawai PNS BPPT, di tahun 2021, masih didasarkan pada peraturan Presiden No. 116 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BPPT.

Menurut peraturan tersebut, besarnya Tunjangan kinerja pegawai BPPT adalah sebagai berikut:

Baca Juga:Cara Nabung Saham Bagi PNS Biar Bisa Cuan

Sejarah Tunjangan Kinerja BPPT

Tunjangan kinerja untuk pegawai BPPT telah diberikan sejak diterbitkannya Perpres No. 107 Tahun 2012 yang mengatur tentang Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BPPT.

Sejak dikeluarkannya Perpres Tersebut hingga sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan yakni:

1. Tahun 2012, Tunjangan Pegawai mulai diberikan dengan dikeluarkannya Perpres No. 107 Tahun 2012,
2. Perubahan Tunjangan kinerja dengan keluarnya Perpres No. 35 Tahun 2016, kemudian
3. Kembali dirubah dan masih berlaku sampai sekarang, yakni Perpres No. 116 Tahun 2018.

Perubahan besarnya tunjangan kinerja pegawai dari awal mula ditetapkannya Perpres No. 107 Tahun 2012 sampai dengan sekarang Perpres No. 116 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Baca Juga:Batas Usia Pensiun PNS Yang Perlu Anda Ketahui

Take Home Pay PNS BPPT

Take Home Pay / THP adalah sebutan untuk penghasilan utuh yang bisa dibawa pulang oleh seorang pegawai setelah dijumlahkan dengan pendapatan rutinnya. THP untuk Pegawai PNS BPPT, besarnya hampir serupa dengan instansi pemerintahan yang lain. THP sendiri secara umum bagi para PNS terbagi dalam 2 kelompok yakni:

1. Komponen Tetap, misalnya: Gaji pokok dan tunjangannya (Tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dll) dikurangi dengan potongan wajib. Sehingga dimanapun seorang PNS asalkan golongan, jabatan, masa kerja dan jumlah keluarganya sama,maka juga akan memperoleh jumlah yang sama. Kemudian,
2. Komponen Tak Tetap, misalnya: Uang makan, tunjangan kinerja, perjalanan dinas, dan honorarium. Dikatakan sebagai komponen tak tetap, penyebabnya karena komponen ini sebagian besarnya masih bergantung pada absensi, sehingga karyawan yang sering tidak masuk akan dikenai pemotongan tunjangan.

Berikut adalah gambaran THP yang bisa dibawa pulang oleh pegawai BPPT..

THP Pegawai Rekrutmen D3 Pangkat IIC BPPT

• Jabatan : Fungsional umum/pelaksana biasa
• Pangkat/ Golongan : Pengatur/ II.c
• Masa Kerja : 3-4 Tahun
• Status : Belum menikah /Tunjangan keluarga = 0

Jadi seorang Pegawai PNS BPPT yang belum menikah sebagaimana perhitungan diatas bisa membawa pulang THP sekitar 6-7 Juta, dan bisa lebih ketika pegawai tersebut melakukan lembur atau perjalanan dinas.

Sedangkan untuk CPNS-nya hanya diberikan gaji 80% dari gaji penuhnya, dan untuk tunjangannya diberikan sesuai dengan kebijakan instansi pegawai tersebut.

dan untuk PNS yang telah berkeluarga, berikut ini contoh perhitungan THP-nya..

THP Pegawai Rekrutmen S1 Pangkat IIIA BPPT

• Jabatan : Fungsional umum/pelaksana biasa
• Pangkat/ Golongan : Penata Muda/ III.a
• Masa Kerja : 0-1 Tahun
• Status : menikah, anak = 1 /Tunjangan keluarga =1

* Asumsi Pegawai Rekrutmen S1 di kelas jabatan 7

Jadi THP yang bisa dibawa oleh Pegawai tersebut sebesar 7-8 Juta. Jumlah yang lumayan bukan?

Demikianlah sedikit Info yang bisa kami bagi kali ini, semoga bermanfaat, bila Anda menjumpai hal yang perlu dikoreksi, sampaikan saja di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi….